jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Asman Abnur membeber capaian kementerian yang dipimpinnyaselama tiga tahun tahun.
Yang menonjol di antaranya adalah kenaikan nilai indeks reformasi birokrasi kementerian/ lembaga hingga level kota dan kabupaten.
BACA JUGA: MenPAN Sebut Banyak Lembaga tak Produktif Perlu Dikaji
Di tingkat kementerian/ lembaga, indeks reformasi birokrasi pada 2015 senilai 66,13. tahun 2016 naik ke angka 69,58.
Untuk indeks reformasi birokrasi di level provinsi, naik dari angka 41,62 pada 2015 ke angka 56,69 pada tahun 2016.
BACA JUGA: Kelulusan CPNS di Jawa Lebih Tinggi Dibanding Daerah Lain
Sedangkan di level kabupaten/kota, indeks reformasi birokrasi pada 2016 senilai 55,94 dari sebelumnya yaitu 42,61 pada 2015.
MenPAN-RB Asman Abnur menjelaskan, indeks reformasi birokrasi naik sejak 2016. Namun masih ada birokrasi di tingkatan kabupaten/kota yang belum optimal. Karenanya, Menteri Asman ingin birokrasi di tingkat kabupaten/kota di-upgrade.
BACA JUGA: Instansi tak Setor Data PNS Bakal Kena Sanksi
Peningkatan rata-rata indeks reformasi birokrasi menggambarkan bahwa tata kelola pemerintahan semaik baik.
“Memang masih banyak kabupaten atau kota yang perlu kami upgrade. Kami targetkan 50 persen bakal naik tahun depan,” ujar Menteri Asman , Jumat (20/10).
Ia menjelaskan, ada tiga target yang harus dicapai demi mewujudkan Nawacita Presiden Jokowi. Ketiga target itu adalah pemerintahan yang efektif dan efisien, pemerintahan yang bersih dan akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas.
Dia mencontohkan keberhasilan peningkatan efektivitas dan efisiensi anggaran di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Kabupaten Banyuwangi. Di KKP, segala kegiatan semakin jelas mendukung pencapaian sasaran KKP.
Lalu meningkatnya porsi anggaran untuk stakeholders menjadi 80 persen. “Terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp 2,9 triliun,” jelas Asman.
Di Provinsi DI Yogyakarta, lanjutnya, terjadi penghematan atau efisiensi anggaran sebesar Rp 1,6 triliun atau sebanyak 40% dari APBD.
Di provinsi yang dimpimpin Sultan Hamengkubuwono IX itu juga terjadi refocusing kegiatan. “Dari 2.809 kegiatan pada 2014 menjadi 854 kegiatan pada tahun 2016. Sehingga lebih mendukung pencapaian pembangunan,” imbuhnya.
Sedangkan di Kabupaten Banyuwangi, efisiensi anggaran sebesar Rp 1 triliun atau sebesar 38% dari APBD. Sama seperti DIY, Kabupaten Banyuwangi juga terjadi refocusing kegiatan.
Refocusing kegiatan dari 2.299 menjadi 1.428 kegiatan.l, sehingga lebih mendukung pencapaian sasaran pembangunan.
Untuk penghematan anggaran di setiap instansi, KemenPAN-RB terintegrasi dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas. Setiap instansi harus dengan rinci menjelaskan apa yang menjadi target.
“Harus dengan jelas target apa yang mau dihasilkan, sehingga terjadi penghematan,” pungkasnya. (esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tes CPNS Kemenkumham Lancar, Yasonna Apresiasi CAT BKN
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad