jpnn.com, JAKARTA - Anggota Majelis Permusyaratan Rakyat (MPR) Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Asman Abnur mengisyaratkan tidak setuju pemilihan kepala daerah (pilkada) dikembalikan lewat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Asman mengaku pernah mengikuti pemilihan lewat DPRD saat maju menjadi wakil wali kota Batam, Kepulauan Riau pada 2001 lalu. Asman merasakan semua prosesnya. Saat itu, ia harus menghadapi 30 anggota DPRD yang terdiri dari berbagai fraksi.
BACA JUGA: Targetkan Tahapan Pilkada 2020 Dimulai September 2019, KPU Tunggu Lampu Hijau DPR
“Ini kompleksitasnya luar biasa. Bayangkan hanya pemilihan wali kota, DPP partai politik ikut berperan," kata Asman Abnur saat Dialog Empat Pilar MPR bertajuk "Menuju Pilkada Serentak 2020" di Media Center, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (4/12).
Menurut Asman, proses untuk mendapatkan dukungan fraksi di DPRD sangat panjang. Belum lagi menghadapi individu-individu yang berjumlah 30 orang. "Masing-masing itu punya agenda sendiri-sendiri, walaupun instruksi dari partainya sudah ada," jelas dia.
BACA JUGA: Cari Jago untuk Pilkada Bantul, PDIP Dengarkan Masukan Sri Sultan HB X
Pada 2004, Asman mengikuti pemilihan langsung untuk menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dulu, kata dia, perilaku pemilih belum seperti sekarang karena saat itu belum ada latihan untuk masyarakat yang memilih.
“Itu (pemilihan langsung 2004) adalah latihan yang pertama yaitu memilih anggota legislatif dan sekaligus waktu itu diadakan pemilihan gubernur dan wali kota," jelasnya.
BACA JUGA: Kabar Baik Bagi Penderita Penyakit Jantung Koroner, Tidak Perlu Pasang Stent
Dia menjelaskan sekarang voters sudah dilatih karena telah beberapa kali mengikuti pilkada dan pileg.
Lebih jauh Asman menambahkan sebenarnya Pilkada langsung sudah banyak menghadirkan kepala daerah berkualitas dan kompetensinya luar biasa. “Bahkan sudah mendunia. Ini adalah hasil dari pilkada langsung dan ini tidak boleh dipungkiri banyak kepala daerah yang berhasil," kata mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi (MenPAN dan RB) itu.
Dia mengaku pernah melakukan evaluasi terhadap kinerja para kepala daerah. Menurut Asman, sebagian besar atau sekitar 60 persen kinerjanya cukup baik yang digambarkan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). "Jadi sekali lagi, perjalanan panjang ini saya pikir kita tidak boleh mundur," ujarnya.
Pada kesempatan itu, Asman menuturkan hal yang akan menjadi konsennya ke depan terkait pilkada langsung tersebut.
“Yang menjadi konsen saya sekarang adalah penyelenggaraannya. Mohon maaf seperti keberadaan Bawaslu. Bawaslu ini sebenarnya baru lahir karena selama ini judulnya ada tetapi kerjaannya enggak punya kewenangan, baru periode kemarin Bawaslu diberi kewenangan berdasarkan undang-undang, kemudian kelembagaannya dibentuk. Bayangkan sebuah Bawaslu tidak punya pejabat eselon satu pada saat itu, hanya dikelola oleh pejabat eselon dua yang mengelola seluruh Indonesia. Maka, saat menjadi menteri kami perkuat Bawaslu menjadi suatu lembaga independen dan sekarang rekrutmen pegawainya,” imbuh kandidat Ketua Umum DPP PAN ini.
Sementara Komisioner Bawaslu Rahmat Bagja menyerahkan kepada pemerintah dan DPR untuk memutuskan apakah pilkada langsung atau tidak.
Yang jelas, kata dia, Bawaslu tetap sesuai aturan yang ada saat ini bahwa pilkada dilaksanakan secara langsung. "Karena Bawaslu dalam praktiknya adalah pelaksana undang-undang," ungkapnya dalam kesempatan itu.(boy/fri/jpnn)
Redaktur : Boy
Reporter : Boy, Friederich