Asosiasi Pemerintah Kabupaten Mengeluh di Senayan

JAKARTA - Asosiasi Pemerintahan Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) meminta Komisi III DPR memberikan perhatian serius terhadap aspek ancaman dan gangguan keamanan di daerahApkasi meminta Komisi Hukum DPR itu mendesak pimpinan instansi terkait untuk serius dalam menciptakan keamanan dan ketertiban di daerah.

"Rasa aman dan tertib bukan saja kebutuhan pusat

BACA JUGA: Sjafruddin Prawiranegara Harus Diakui Sebagai Presiden RI ke-2

Daerah juga memerlukan suasana yang kondusifKarena itu, Apkasi minta Komisi III DPR mendesak pimpinan instansi terkait juga memberikan perhatian terhadap ketertiban dan keamanan di daerah," kata Shadiq Pasadigoe, Bupati Tanahdatar (Sumbar) yang juga juru bicara Apkasi dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (8/2)

BACA JUGA: Dua Mantan Petinggi Century Segera Disidang

Hadir pada RDPU tersebut sekitar 40 bupati dan 21 wakil bupati yang didampingi sejumlah asisten ataupun Sekretaris Daerah KabupatenDalam RDP yang dipimpin Wakil Ketua Komisi III DPR, Aziz Syamsuddin itu, Pasadigoe mengatakan, saat ini yang menjadi kecemasan daerah adalah berpindahnya para pelaku terorisme dari kota-kota besar untuk kemudian bermukim di daerah

BACA JUGA: Penyidik Gayus Hanya Dihukum Minta Maaf

Menurutnya, pergerakan itu menjadikan daerah mengalami instabilitas keamanan secara terus-menerus.

Pasadigoe juga menyinggung terganggunya program pemerintahan di daerah akibat tersangkutnya sekitar 158 kepala daerah dengan masalah hukum"Akibatnya, para kepala daerah itu tak bisa menjalankan tugasnyaApkasi meminta Komisi III mendorong agar tugas-tugas pemerintahan tetap berjalan meski yang bersangkutan tersangkut hukum," desak Pasadigoe.

Hal lain yang juga dibeberkan Pasadigoe adalah sengketa Pemilukada di Mahkamah Konstitusi (MK)Ia menyebut ada putusan MK yang tidak bisa dieksekusi, seperti yang terjadi di Kotawaringin Barat.

"Apkasi mengusulkan agar komposisi Majelis Kehormatan di Mahkamah Konstitusi hendaknya juga ada aspek keterwakilan daerah sehingga bisa memperhatikan kepentingan masyarakat daerah," cetusnya.(fas/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Polri Cegah Kasus Cikeusik Menjalar ke Daerah Lain