Aspirasi Pemekaran Terganjal Moratorium

JAKARTA—Wacana pembentukan Propinsi Pulau Sumbawa (PPS) terus mengemukaIni merupakan buah dari keinginan sejumlah kalangan yang ingin membentuk provinsi sendiri  yang terlepas dari NTB selaku induk

BACA JUGA: PKS Ancam PAW Anggota DPRD yang Tertangkap Judi

Terakhir, beberapa hari lalu, sejumlah tokoh setempat bersama ribuan warga menggelar Kongres Rakyat di Sumbawa untuk mendesak pemerintah agar menyetujui pembentukan propinsi itu.

Terkait upaya ini Anggota DPD RI asal NTB Farouk Muhammad menyarankan agar Komisi Pembentukan Propinsi Pulau Sumbawa (KP3S) lebih kreatifMantan Gubernur Akpol itu menilai jika KP3S hanya bekerja sendiri dan ‘’berteriak’’ di NTB saja, cita-cita propinsi baru itu akan sulit tercapai

BACA JUGA: MK Tolak Gugatan Pilkada Yahukimo

Menurutnya, yang harus dilakukan komisi itu adalah menjalin komunikasi dengan masyakarat di daerah lain yang juga sedang memperjuangkan pemekaran, untuk mendesak pemerintah agar mencabut moratorium pemekaran wilayah yang kini menjadi penghambat terbesar pembentukan daerah otonom baru.

‘’Saya menyarankan pada merera, kalian kalau mau berjuang untuk pembentukan Propinsi Pulau Sumbawa  ini nggak mungkin berteriak seorang diri di tengah hutan belantara Indonesia  yang begitu luasTidak mungkin pemerintah menyetujui Propinsi Pulau Sumbawa, tatkala masih moratorium

BACA JUGA: Terdakwa, Bupati Kepulauan Aru Dinonaktifkan

Karena itu upaya perjuangan yang harus mereka lakukan adalah mendesak pemerintah pusat supaya moratorium itu dicabutTetapi tidak usah berjuang sendiriBekerjasamalah dengan beberapa calon propinsi yang juga mendesak itu,’’ujarnya kepada JPNN di DPD-RI, Jakarta Kamis (3/3).

Dijelaskan, pemekaran itu tidak boleh dianggap sebuah pemisahan diri dalam artian negatifTetapi harus dilihat secara objektif mengenai kondisi geografis dan lainnya yang dirasa akan lebih baik jika NTB dipimpin oleh dua pemerintah provinsi yang berbedaFarouk juga meminta Pemprov NTB melakukan kajian komperhensif mengenai aspirasi PPS ini.

Pendapat senada juga dikemukakan Fahri Hamzah, anggota Komisi III DPR RI asal SumbawaMenurutnya, jika melihat dalam strategi pengembangan wilayah jangka panjang NTB memang layak dijadikan dua provinsi.  Alasanya kondisi geografis dan perbedaan kultur di Lombok dan Sumbawa kerap menjadi penghambat pemerataan pembangunan.

‘’Kalau kita melihat Bali sebagai contoh maka NTB itu terlalu besar sehingga dia terpecah dalam pragmentasi kultural yang menyebabkan kebijakan pembangunannya itu ngga bisa solidItu yang  menyebabkan munculnya perbedaan, mereka yang hidup di Sumbawa yang merasa tidak terlayani, akhirnya Lombok sendiri tidak fokus pada pilihan kebijaksananan prioritas pembangunan apa yang harus dilakukan di situ,’’ ujarnya saat dihubungi JPNN

Menurutnya, ide pembentukan Provinsi  Pulau Lombok itu lebih penting daripada pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa.

Seperti diberitakan sebelumnya, gagasan pembentukan PPS ini bersamaan dengan wacana pembentukan Kabupaten Lombok Selatan (KLS) yang akan memisahkan diri dari Lombok TimurNamun khusus untuk Sumbawa syarat awal yang belum dipenuhi adalah lampu hijau dari gubernur NTB yang hingga kini belum memberi restu

Di Panitia Kerja Otonomi Daerah Komisi II DPR RI, seluruh daerah yang memenuhi syarat akan dibahas dalam rapat kerja  Selasa (8/3) mendatangDari rapat ini juga akan terlihat apakah PPS dan KLS masuk dalam prioritas daerah yang akan segera dimekarkan(zul/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Walikota Copot Adik Nurdin Halid