jpnn.com, JAKARTA - Salah satu upaya pemerintah menanggulangi permasalahan dan beban petani adalah melaksanakan program asuransi pertanian.
Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian Pending Dadih Permana mengatakan, program itu untuk memitigasi risiko nilai ekonomi usaha tani akibat dampak perubahan iklim.
BACA JUGA: Bendungan Tanju Dorong Hasil Pertanian NTB Semakin Berlimpah
"Usaha pertanian merupakan usaha yang memiliki risiko yang sangat tinggi, salah satunya disebabkan oleh faktor iklim. Dampak perubahan iklim telah mengakibatkan banyak petani mengalami gagal panen, baik karena kebanjiran, kekeringan maupun serangan hama dan penyakit tanaman," ujar Pending, Selasa (27/11).
Menurut Pending, kegagalan panen akan menimbulkan kerugian bagi petani, khususnya terhadap modal yang telah diinvestasikan dalam budi daya.
BACA JUGA: Padi Terendam Banjir, Mentan: Ada Asuransi Pertanian
Keterbatasan kemampuan sebagian besar petani dalam penyediaan modal mengharuskan mereka mencari sumber permodalan lain agar dapat melanjutkan usaha.
"Akibatnya, petani akan menanggung beban utang yang tergolong besar dan cenderung menyulitkan petani dalam membayar kembali modal yang telah dipinjam," kata Pending.
BACA JUGA: Anang: Pemberian Subsidi Asuransi Pertanian Harus Diperluas
Untuk mendukung implementasi asuransi pertanian, pemerintah menerbitkan peraturan Menteri Pertanian No 40 tahun 2015 tentang Fasilitasi Asuransi Pertanian.
Selain itu, ada pula Keputusan Menteri Pertanian RI No 19/Kpts/SR.210/B/12/2017 tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) dan Keputusan Menteri Pertanian No 18/Kpts/PK.240/B/12/2017 tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K).
"Dengan mekanisme yang diatur dalam asuransi pertanian, petani akan mendapatkan penggantian modal sesuai klaim luasan areal yang mengalami gagal panen. Dengan demikian, terdapat jaminan keberlangsungan usaha tani selanjutnya," jelas Pending.
Adanya asuransi pertanian diharapkan menciptakan kondisi berusaha tani yang lebih tenang dalam berusaha tani.
Sebab, petani akan merasa lebih yakin dan tetap memiliki kemampuan untuk melanjutkan usahanya walaupun sebelumnya mengalami kegagalan.
Selain itu, adanya asuransi pertanian diharapkan membuat petani berupaya menerapkan budi daya yang lebih baik sesuai anjuran.
"Dengan adanya asuransi pertanian, kredibilitas petani di mata perbankan menjadi lebih baik sehingga membuka peluang dan kemudahan untuk memperoleh kredit usaha tani," tambah Pending.
Saat ini, perlindungan petani melalui asuransi pertanian baru diterapkan untuk tanaman pangan padi (AUTP) dan ternak sapi/kerbau betina yang berorientasi peningkatan populasi (asuransi usaha ternak sapi/kerbau-AUTS/K).
Pelaksanaannya sudah mencakup hampir di seluruh wilayah Indonesia, terutama wilayah sentra produksi padi dan ternak.
"Pelaksanaan asuransi pertanian telah dimulai sejak 2015 hingga 2018. Pelaksana asuransi pertanian adalah BUMN yang bergerak di bidang asuransi umum kerugian," ungkap Pending.
Pelaksanaan asuransi usaha tanaman padi (AUTP) saat ini telah memasuki tahun keempat.
Program ini telah mampu menarik minat banyak petani. Luas sawah petani yang sudah diasuransikan dalam dua tahun terakhir mengalami peningkatan yang tergolong besar.
"Tahun 2015-2016 baru mencapai 660 ribu hektare. Namun, pada 2017 terealisasi sebanyak 997.960 hektare dari target satu juta hektare yang dijalankan di 16 provinsi dan 17 kabupaten," sebut Pending.
Sementara itu, asuransi usaha ternak sapi (AUTS) yang dimulai sejak Nopember 2016 hingga 2018 membuat jumlah ternak yang diasuransikan telah mencapai 91.831 ekor indukan sapi.
Targetnya adalah 120 ribu ekor sapi yang sudah terdaftar sebagai peserta asuransi.
Sejumlah petani, misalnya dari Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Cirebon, dan Indramayu mengakui, asuransi terbukti sangat membantu usaha tani mereka yang mengalami gagal panen. (jos/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Asuransi Pertanian Terbukti Menyelamatkan Petani
Redaktur : Tim Redaksi