jpnn.com - BANYUWANGI - Pemerintah Banyuwangi terus berupaya meningkatkan kualitas para aparatur desa di wilayahnya. Salah satu caranya adalah dengan memberikan beasiswa kepada para aparatur desa untuk menempuh kuliah tingkat sarjana program pengembangan masyarakat. Kuliah perdana dimulai Selasa (4/10/2016) di Institut Agama Islam (IAI) Ibrahimy, Banyuwangi.
Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas berharap, dengan mengikuti kuliah ini, kualitas SDM aparatur desa semakin meningkat. Dengan begitu, akan ada peningkatan pelayanan masyarakat, baik pelayanan terkait administrasi publik maupun pengembangan masyarakat. Termasuk peningkatan kapasitas pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
BACA JUGA: Oh Jogja... Ada Showroom di Dalamnya Sarang PSK
”Kami berharap bapak dan ibu serius mengikuti kuliah. Ke depan perubahan dan tantangan zaman terus dinamis, maka kapasitas menjadi penting,” kata dia saat membuka perkuliahan tersebut.
Anas melanjutkan, pendidikan adalah salah satu jalur untuk membuat desa semakin maju.
BACA JUGA: Salah Satu Jenis Senjata Canggih Ini Telah Disiagakan di Natuna
Sebanyak 127 aparat desa mengikuti program ini. Selain diikuti oleh aparatur desa, program ini ke depannya dimungkinkan diikuti oleh anak muda di desa dengan ketentuan yang bersangkutan bersedia direkrut menjadi kader desa yang bertugas melayani masyarakat.
Anas mengatakan, kurikulum perkuliahan ini menyesuaikan dengan kebutuhan lokal masyarakat Banyuwangi yang disesuikan dengan regulasi tentangan pemerintahan desa, baik UU maupun peraturan teknis dari menteri terkait.
BACA JUGA: Bacalah, Pengakuan Pengikut Dimas Kanjeng yang Sangat Mengejutkan
”Selama ini, saya melihat salah satu tantangan mendasar pengembangan desa adalah masalah SDM. Saat ini desa menjadi ujung tombak, perhatian pemerintah juga besar, sehingga perlu akselerasi. Kalau kita tidak melakukan upgrade ilmu dan kompetensi, tentu akan ketinggalan,” paparnya.
Ketua Penyelenggara Perkuliahan Emmy Hidayati menambahkan, kurikulum perkuliahan fokus pada tiga hal, yaitu ilmu pemerintahan desa, tata kelola pemerintahan desa, dan psikologi komunikasi. Termasuk di dalamnya ada berbagai aspek terkait pengambangan masyarakat.
”Bagaimana memberdayakan masyarakat, menimbulkan inisiatif-inisiatif ekonomi warga di tingkat desa, atau mewujudkan pengelolaan desa yang akuntabel dan berkelanjutan, itu di antaranya yang disampaikan di perkuliahan,” ujar Emmy.
Materi kuliah terdiri atas 148 satuan kredit semester (SKS) yang ditempuh selama delapan semester. Sedangkan untuk menyusun kurikulum, IAI Ibrahimy didampingi oleh banyak pihak, termasuk sejumlah akademisi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) yang tergabung dalam Institute for Research and Empowerment (IRE) Yogyakarta.
"Modul yang kami buat ini juga ada pendampingan langsung dari Australian Aid. Jadi memang tidak main-main," ujar Emmy. (mas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Menpan: Dualisme Kepemimpinan di Batam Harus Diselesaikan
Redaktur : Tim Redaksi