JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) siap membantu tugas-tugas Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan jajarannya dalam melakukan pengawasan pelaksanaan pilkada 2010 yang digelar di 244 daerahBantuan dari KPK terkait persoalan pelanggaran yang dilakukan kandidat, misal masalah penggalangan dana yang menyalahi aturan, juga terkait politik uang (money politics).
“Karena itu, KPK siap membantu Bawaslu sepenuhnya dalam upayanya menjalankan tugas-tugasnya
BACA JUGA: Mantan Guru Calon Incumbent Diintimidasi
Saya mendukung penuh atas apa yang hendak dilakukan Bawaslu dalam program-program pengawasan Pemilu Kada iniBACA JUGA: Mendagri Diminta Desak Pemda Cairkan Dana
Mari kita bekerja bersama-sama dan saling membantu untuk perbaikan kita semua,” ujar Plh Ketua KPK Haryono Umar di hadapan peserta Rapat Koodinasi Nasional (Rakor) Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Persengketaan di Batam, Minggu (18/4), seperti dilansir Bagian Humas Bawaslu.Rencananya, dalam rangka kerjasama dengan KPK ini , Bawaslu akan menggelar rangkaian kegiatan terkait dengan penegakan hukum Pemilu
BACA JUGA: Ibas Minta Jatim Dukung Andi
Para pasangan calon akan diundang ke Jakarta guna menerima sosialisasi pengawasan Pemilu KadaMereka juga akan didorong untuk melakukan penandatanganan Pakta Integritas.Haryono berpesan agar Panwas pilkada mengarahkan untuk mencegah terjadinya pelanggaran Pemilu KadaSumbangan dalam bentuk sejumlah uang atau segala macam bentuknya kepada salah satu pasangan calon, lanjut Haryono, harus dilihat apakah melanggar aturan atau tidak"Kalau terindikasi (dalam menyumbang tersebut—Red.) melawan hukum, maka Panwaslu Kada harus berusaha mencegah atau mengarahkannya untuk tidak melakukan hal tersebut”, pesan Haryono di depan 221 peserta RakornasAcara digelar Bawaslu, dalam rangka peningkatan kapasitas anggota Panwaslu se-Sumatera dan Banten.
Cara pencegahan yang lain, kata Haryono, anggota Panwas mengarahkan kepada masyarakat untuk memilih pasangan calon yang tidak menggunakan uangMasyarakat luas juga harus didorong untuk memilih pasangan calon yang memang orang-orang yang berhak atau layak untuk dipilih"Jangan sampai memilih mereka yang tidak pantas untuk dipilih," cetusnya.
Selain itu, agar Panwas mencermati pengelolaan daftar pemilihJangan sampai kasus Pemilu 2009 terulang, yakni banyak ditemukan pemilih ganda, atau satu nama pemilih yang dicantumkan lebih dari satu kali bahkan ribuan dalam NIK (Nomor Induk Kependudukan)Pesan Haryono pula, Panwas agar dapat menghentikan jika terjadi tindakan yang dilakukan peserta Pemilu Kada tidak sesuai dengan undang-undang"Seperti tindakan yang mengarah pada korupsiTindakan mereka bisa dihentikan dengan cara meneruskannya ke polisi dan seterusnya ke kejaksaan atau pihak-pihak yang terkait," ucapnya(sam/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Serius Maju, Jupe Sibuk Rapat
Redaktur : Soetomo Samsu