JAKARTA - Aktris "panas" Julia Perez alias Jupe, tampaknya serius maju sebagai calon wakil bupati Pacitan, Jawa TimurRencana Mendagri Gamawan Fauzi yang akan merevisi UU No 32/2004 tentang pemerintahan daerah dengan memperketat persyaratan pasangan calon, seolah tak memusingkan kepalanya
BACA JUGA: PTUN Tak Berwenang Adili Tahapan Pilkada
Jupe kini malah sibuk menggelar sejumlah pertemuan guna memantapkan rencananya nyemplung ke kancah politik ini“Waduh, belum bisa ketemu sekarang mas
BACA JUGA: Semua Menginginkan Marzuki
Jupe masih sibuk rapatBACA JUGA: Tipis, Peluang KPU Medan Dibawa ke BK
Melalui manajernya, Jupe berjanji mau diwawancara pada sore ini (17/4)“Besok, Sabtu aja Jupe ke JakartaNanti, kami hubungi deh,” kata diaHanya saja, ketika dihubungi sore ini, Jupe tak bersedia memberikan jawabanPesan singkat yang disampaikan tak dibalas, begitu juga dihubungi via ponsel tak diangkatnya.Kontroversial yang muncul malah ditepis Jupe dengan memastikan maju sebagai pemimpin di PacitanPemilik nama lengkap Yulia Rachmawati (30) itu beberapa waktu lalu menegaskan bahwa dirinya akan maju untuk mengabdikan diri sebagai kepala daerah“Saya sudah mulai berubahMasak seorang Jupe gak boleh jadi kepala daerah, apalagi Jupe ‘kan dicalonkan, bukan mencalonkan diri,” beber bintang film Hantu Jamu Gendong itu memberikan alasan, beberapa waktu lalu.
Penasihat hukum Jupe, Gusti Randa belum lama ini mempertanyakan kepada orang-orang yang menentang pencalonan kekasih pesepakbola Gaston Castano itu“Hak pencalonan adalah hak setiap warga negaraEmangnya orang tidak boleh berubah, tidak boleh mengbadikan dirinya untuk bangsa ini,” kata Gusti di sebuah televisi nasional.
Pemerintah menyatakan tidak bermaksud menghadang artis-artis “hot”, seperti Jupe yang akan maju sebagai calon wakil Bupati Pacitan, Maria Eva yang akan bersaing pada Pemilukada Sidoarjo, dan Ayu Azhari yang lebih dulu terganjal sebagai calon wakil Bupati Sukabumi.
“Bukan untuk mengganjal siapa punAturan dibuat berlaku untuk semuaNanti, Jupe marah sama saya,” kata Mendagri Gamawan Fauzi, Jumat (16/4)Revisi UU pemerintahan daerah yang memuat aturan pemilukada, kata Gamawan, bertujuan untuk meningkatkan kualitas calon kepala daerahKlausul yang dimasukkan itu antara lain kandidat harus mempunyai pengalaman di bidang pemerintahan, minimal pengalaman berorganisasiAda pula aturan bahwa calon kepala daerah tidak boleh bekas pezinah atau berpose pornoKetentuan itu akan dimasukkan dalam katagori persyaratan tidak pernah melakukan perbuatan tercela(gus/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jika Salah Pilih, PD Ditinggal Konstituennya
Redaktur : Soetomo Samsu