Australia akan membuat visa khusus bagi pekerja di bidang pertanian bagi warga dari sepuluh negara anggota ASEAN, termasuk Indonesia untuk bekerja. Namun kelompok lobi pertanian mengatakan mereka baru akan percaya kalau rencana ini jadi kenyataan.

Adanya visa tersebut muncul bersamaan dengan perjanjian perdagangan bebas (FTA) antara Inggris dan Australia yang tidak lagi mengharuskan pemegang visa liburan sambil bekerja (WHV) dari Inggris harus bekerja di ladang pertanian selama 88 hari.

BACA JUGA: Australia Akan Keluarkan Visa Pertanian Untuk Negara ASEAN, Termasuk Indonesia

Perdana Menteri Australia Scott Morrison dan PM Inggris Boris Johnson mengatakan visa yang berlaku timbal balik akan dibuat bagi pekerja ladang pertanian kedua negara.

ABC dalam laporan hari Senin mengatakan visa baru untuk ASEAN tersebut merupakan hasil dari perundingan antara Partai National dengan PM Morrison, sebagai persyaratan yang diajukan oleh Partai National untuk menyetujui FTA antara Inggris-Australia.

BACA JUGA: Keluarga Pencari Suaka Tamil Diizinkan Tinggal di Perth, tetapi Masalah Mereka Belum Berakhir

Wakil Ketua Partai National, David Littleproud mengonfirmasi jika visa baru untuk pekerja pertanian ini akan diberikan kepada warga anggota ASEAN, yaitu Indonesia, Myanmar, Vietnam, Singapura, Filipina, Malaysia, Thailand, Laos, Brunei dan Kamboja. 

"Saya sudah mendapat janji dari PM sebagai syarat dari dukungan saya, dan dukungan Partai National untuk perjanjian perdagangan bebas, bahwa visa ini akan mulai tersedia sebelum akhir tahun,'" kata David Littleproud yang juga adalah Menteri Pertanian Australia.

BACA JUGA: Begini Kisah 2 WNI Selamat dari Kebakaran Maut di Queensland

"Kami mendapat komitmen kuat dari PM, kami dengan jelas sudah mengatakan hal ini ketika melakukan perundingan, garis yang tidak bisa dilewati untuk membiarkan pekerja musiman tidak bekerja lagi di saat kita kekurangan pekerja.

"PM sudah berjanji sendiri kepada Federasi Petani di tahun 2019, bahwa kami akan membuat visa pertanian, jadi kami sekarang menetapi janji tersebut."

Dalam reaksinya, Presiden Federasi Petani Nasional Australia, Fiona Simson mengatakan pemerintah sudah lama menjanjikan adanya visa khusus pekerja pertanian namun sampai sekarang belum terwujud.

"Kita sudah mendengar janji ini selama bertahun-tahun. Waktunya membuatnya menjadi kenyataan," katanya kepada ABC.

Menurut David para anggota negara ASEAN masih harus menyatakan diri apakah mereka akan bersedia mengizinkan warganya mengikuti program tersebut.

Hingga saat ini masih belum jelas berapa pekerja yang akan direkrut lewat visa tersebut.

Pekerja musiman dari Inggris yang dikenal dengan istilah 'backpackers' selama ini mengisi sekitar 25 persen keseluruhan pekerja di ladang pertanian di Australia setiap tahunnya dan mereka yang berasal dari Inggris berjumlah sekitar 10 ribu orang.

David mengatakan visa ini harus bisa merekrut lebih dari 10 ribu pekerja setiap tahunnya.

"Visa itu akan berlaku selama tiga tahun, dan mereka akan bekerja selama enam sampai sembilan bulan," katanya.

"Mereka kemudian kembali ke negara asal selama tiga bulan, setiap tahunnya selama tiga tahun tersebut."

"Ini langkah besar, setelah ada visa pertanian resmi dan kami mencapai persetujuan dengan 10 negara ASEAN, kami kemudian bisa menambahkan dengan negara-negara lain di masa depan."

David mengatakan visa ini akan memiliki kondisi yang berbeda dari program pekerja Pasifik dan skema pekerja pemetik buah musiman. Petani: Percaya setelah menjadi kenyataan

Ketika ditanya apakah dia percaya bahwa visa baru ini akan menjadi kenyataan nantinya, Fiona dari Federasi Petani Nasional di Australia menjawab "belum yakin".

"Rinciannya masih harus dilakukan. Saya kira ini masih harus dibicarakan di tingkat Kabinet dan oleh Komite Kajian Anggaran," katanya kepada ABC.

"Kita harus melakukannya, ini masalah kritis bagi sektor pertanian."

Fiona mengatakan rencana untuk mendatangkan para pekerja dari negara ASEAN sangat penting dan adanya pekerja tambahan di ladang-ladang pertanian Australia selalu disambut dengan baik.

"Mudah-mudahan ini bisa lebih dari sekadar memenuhi sampai 10 ribu backpacker Inggris yang tidak lagi harus bekerja 88 hari yang dihapuskan karena perjanjian FTA," kata Fiona Simson.

"Kami sangat terkejut dengan penghapusan 88 hari. ini untuk pertama kalinya pemerintah menetapi janji. Kami sudah mendiskusikan ini selama bertahun-tahun, jadi sekarang waktunya membuat sesuatu yang bagus atas janji-janji tersebut.

"Kami belum lagi melihat rinciannya, namun kami medesak pemerintah segera menyelesaikan visa ini."

Menteri Pertanian David mengatakan visa ini akan dikaji lagi setelah lima tahun.

Dia mengatakan persetujuan dengan Inggris untuk tidak lagi memberlakukan ketentuan harus bekerja selama 88 hari tidak akan diperluas dengan negara lain.

"Kami yang menentukan siapa yang akan masuk ke negeri ini," kata David.

"Inggris dan Selandia Baru adalah dua negara khusus yang mendapat pengecualian dan itu karena hubungan sejarah."

Artikel ini diproduksi oleh Sastra Wijaya dari ABC News 

BACA ARTIKEL LAINNYA... Hampir Dua Pertiga Warga di Australia Merasa Punya Rumah Tak Lagi Jadi Pilihan Bagi Anak-anak Muda