Australia telah memberlakukan sanksi dan larangan perjalanan terhadap lima jenderal militer Myanmar yang dituduh memimpin kekerasan terhadap warga Rohingya di negara itu tahun lalu. Poin kunci:• Sanksi muncul setelah laporan memberatkan dari PBB tentang krisis Rohingya
• Militer Myanmar telah dituduh melakukan upaya sistematis pembersihan etnis
• Para aktivis menyerukan kepada Australia untuk memutuskan semua hubungan dengan militer Myanmar

BACA JUGA: Pria Timor Ditangkap di Bandara Perth Miliki Video Pornografi Anak-anak di HPnya

Menteri Luar Negeri Australia, Marise Payne, membuat pengumuman itu dalam sebuah pernyataan pada hari Selasa (23/10/2018) setelah bulan lalu menunjukkan bahwa Australia kemungkinan akan mengambil tindakan.

"Kini, saya telah memberlakukan sanksi keuangan dan larangan perjalanan terhadap lima perwira militer Myanmar yang bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh unit di bawah komando mereka," katanya.

BACA JUGA: Polisi Temukan Kebun Ganja Besar Bernilai Rp 100 M di Australia Barat

Langkah ini terjadi setelah misi pencarian fakta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Myanmar merilis laporan yang menuduh upaya sistematis militer yang menargetkan warga sipil, yang termasuk pemerkosaan massal dan penghilangan paksa.

Laporan itu merekomendasikan bahwa petinggi militer harus diselidiki dan dituntut atas kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida.

BACA JUGA: Tuntut Kenaikan Gaji, Demo Buruh Lumpuhkan Kota Melbourne

Australia menjatuhkan sanksi jauh lebih lambat daripada Uni Eropa, Inggris dan Amerika Serikat setelah krisis Rohingya tahun lalu menyebabkan 700.000 warga minoritas Muslim mengungsi ke Bangladesh.

Dua dari jenderal yang ditargetkan oleh sanksi Australia tidak lagi bertugas di militer Myanmar.

Maung Maung Soe dipecat dari jabatannya sebagai komandan Biro Operasi Khusus pada Juni setelah Uni Eropa menjatuhkan sanksi kepadanya sementara Aung Kyaw Zaw, kepala Komando Barat, diizinkan mengundurkan diri pada bulan Mei. Photo: Akun Facebook terverifikasi milik Jenderal senior Min Aung Hlaing telah dicabut. (Reuters: Soe Zeya Tun)

Tiga pejabat militer lainnya - Aung Aung, Than Oo dan Khin Maung Soe - tetap bersama Tatmadaw, nama resmi Angkatan Darat Myanmar.

Sementara Panglima Tertinggi Min Aung Hlaing tidak mendapat sanksi oleh Australia dalam pengumuman ini, Facebook mencabut akun terverifikasi Hlaing pada bulan Agustus setelah penerbitan laporan PBB.

Diana Sayed, juru kampanye krisis Amnesty International Australia, menyambut pengumuman Menteri Payne tetapi meminta Pemerintah Australia untuk menarik dukungan keuangan bagi Tatmadaw dan mempertimbangkan memperluas sanksi kepada beberapa individu lain yang telah terlibat.

Australia mengalokasikan hampir $ 400.000 (atau setara Rp 4 miliar) untuk melatih militer Myanmar dalam anggaran terakhir, yang menurut Sayed membuat Australia "tak sejalan dengan warga dunia lainnya".

"Kami tak bisa mengumumkan sanksi dan dengan cara yang sama terlibat dengan militer melalui departemen pertahanan kami," katanya kepada ABC.

Menteri Payne mengatakan Australia akan "terus mendukung kebutuhan kemanusiaan mereka yang terkena dampak" dan bekerja dengan Myanmar untuk "mendorong upaya menuju solusi jangka panjang dan tahan lama terhadap krisis".

Zaw Htay, juru bicara Konselor Negara Myanmar, Aung San Suu Kyi, menolak menjawab pertanyaan dari ABC.

Simak berita ini dalam bahasa Inggris di sini.

BACA ARTIKEL LAINNYA... Partai Buruh Australia Dukung Pengiriman Pengungsi ke Selandia Baru