Kantor Pajak Australia (ATO) menyatakan tidak akan membuka daftar lahan pertanian di Australia yang dimiliki orang asing, dengan alasan kerahasiaan. Di sisi lain pemerintah telah berjanji akan lebih transparan dalam isu kepemilikan lahan oleh orang asing.

Daftar kepemilikan lahan pertanian itu dibuat oleh Pemerintah Koalisi mulai akhir tahun lalu, di tengah desakan perlunya pemerintah mimiliki lebih banyak informasi mengenai kepemilikan asing.

BACA JUGA: Ribuan Ekor Sapi Tinggalkan Australia Barat Menuju Indonesia

Daftar itu kini mengharuskan seluruh pemilik asing atas lahan pertanian Australia untuk mendaftarkan diri pada ATO. Pembelian lahan baru diwajibkan mendaftarkan diri ke ATO paling lambat 30 hari setelah transaksi.

Federasi Petani Nasional (NFF) menyatakan daftar tersebut seharusnya bisa diakses oleh publik namun kini ABC bisa memastikan bahwa pihak ATO hanya akan membuka ringkasan daftar itu bukan secara terperinci.

BACA JUGA: Pelajaran Bahasa Inggris : Bertanya dengan How dan Which

ATO diharapkan menyampaikan laporan ringkasan tersebut ke pemerintah pada Juli mendatang.

Pada September 2015, Ketua Partai Nasional Barnaby Joyce menyatakan kepada parlemen bahwa daftar tersebut akan menjadi peta untuk mengetahui "siapa memiliki apa" di seluruh lahan pertanian Australia.

BACA JUGA: Galang Dana untuk Perempuan, Pelari Australia Tempuh 4400 Km dalam 64 Hari

Namun kini juru bicara ATO kepada ABC mengatakan pihaknya akan melanggar hukum jika membuka keseluruhan isi daftar tersebut.

"Menurut aturan kerahasiaan dalam UU Pajak, pihak ATO tidak boleh membuka urusan wajib pajak individu atau wajib pajak perusahaan," katanya.

Senator Partai Liberal Bill Heffernan mengatakan terus mendesak pemerintah untuk membuat daftar pemilik lahan itu terbuka untuk umum.

Sebelumnya pihak NFF terus memperjuangkan perlunya pengetatan kepemilikan asing atas lahan pertanian Australia.

"Kami juga sadar bahwa ada isu bisnis yang sensitif dan tidak boleh dibuka, namun tujuan dari daftar itu justru untuk menambah informasi," kata CEO NFF Tony Mahar kepada ABC.

Atas sikap pemerintah ini, Partai Buruh yang beroposisi menuding pemerintah telah melanggar janji kampanye mereka.

Juru bicara oposisi urusan pertanian Joel Fitzgibbon mengatakan, tujuan registrasi yang tadinya merupakan ide Partai Buruh adalah menjamin bahwa rakyat Australia mengetahui siapa memiliki lahan dimana hanya melalui klik di internet.

Fitzgibbon menambahkan, jika Partai Buruh menang pemilu, mereka akan membuat daftar ini terbuka untuk umum.

BACA ARTIKEL LAINNYA... Aktor Russell Crowe Mungkin Filmkan Tragedi Kapal Karam di Australia Barat