jpnn.com, JAKARTA - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar bergerak cepat memulai kerja di awal 2018.
Berbagai agenda penting telah dilaksanakannya bersama jajaran KLHK.
BACA JUGA: Menteri LHK Buktikan pada Internasional, Deforestasi Menurun
Dimulai sejak akhir tahun, bersama jajaran eselon I KLHK dan pakar, Menteri LHK melakukan roadshow silahturahmi ke para ulama.
Dimulai dari silahturahmi dengan PBNU di jalan Kramat Raya, Jakarta pada 30 Desember 2017.
BACA JUGA: Inpres Moratorium Izin Kebun Sawit Sebentar Lagi Diterbitkan
Silahturahmi serupa juga dilakukannya ke PP Muhammadiyah pada 8 Januari, dan menemui Ketua MUI KH Ma`ruf Amin beserta pengurus lainnya pada 10 Januari.
Pada pertemuan beruntun ini, Menteri LHK menyampaikan berbagai program kerja pemerintahan Presiden Jokowi di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Prioritasnya pada program Perhutanan Sosial dan Reforma Agraria.
BACA JUGA: Negara Hadir Untuk Lindungi Hutan Adat
''Kami mendapatkan banyak masukan dan juga dukungan dari berbagai diskusi yang sangat konstruktif ini,'' kata Menteri Siti.
11 Januari 2018, Menteri Siti melakukan kunjungan kerja ke Sulawesi Utara.
Selain mengunjungi Anoa Breeding Centre, pada kesempatan ini juga diresmikan pemberian nama burung temuan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dengan nama Ibu Negara.
Nama ilmiah burung cantik tersebut Myzomela Irianawidodoae.
Hanya sehari di daerah, pada 12 Januari 2018 Menteri Siti melanjutkan silahturahmi dengan pengurus ormas Persaudaraan Muslimin Indonesia (PARMUSI) di Jakarta.
''Kami hadir untuk mendapatkan pandangan di lapangan dari perspektif keumatan, terutama yang relevan dalam mendukung berbagai kebijakan pemerintah. Ini juga menjadi arahan dari Bapak Presiden Jokowi,'' kata Menteri Siti.
Guna melakukan pendalaman persoalan Hutan Adat, pada 14 Januari 2018, Menteri Siti langsung menghadiri diskusi pra Rakernis Nasional Hutan Adat bersama-sama 16 Pemprov dan 45 Pemkab.
Dilanjutkan pada 15 Januari, dia mengundang berbagai elemen masyarakat, untuk berdiskusi secara terbuka dalam acara Environmental Outlook 2018.
''Kami mengundang banyak pihak terkait, seperti aktivis lingkungan, sektor swasta, akademisi, jurnalis dan netizen, serta berbagai komunitas. Saya berharap dari acara ini dapat melahirkan formulasi konkret bagi Kementerian, untuk melangkah kedepan melalui masukan-masukan dari para stakeholder,'' ungkap Menteri Siti.
Berbagai agenda kerja dasar terus dilakukan Menteri Siti dan jajarannya di awal tahun.
Pada 16 Januari, dimulai agenda Festival Iklim ke-2 tahun 2018. Agenda ini menandakan 3 tahun komitmen Indonesia dalam menghadapi dampak perubahan iklim, dengan indikator kemajuan yang cukup signifikan.
Tak tanggung-tanggung, sekitar 8 Menteri Kabinet Kerja dilibatkan mendukung acara ini dengan menyampaikan berbagai pesan publik terkait perubahan iklim.
Empat Menteri diantaranya hadir langsung di Manggala, yakni Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto; Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo; Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Bappenas, Bambang Brodjonegoro, dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Ignatius Jonan.
Lalu 17 Januari, Menteri Siti bertolak ke Kota Bandung, guna menghadiri Ratas membahas penataan Sungai Citarum dengan sejumlah Menteri Kabinet Kerja, dipimpin Presiden Jokowi dan Wapres JK, di Graha Wiksa Praniti.
Masih dalam semangat mensosialisasikan program kerja KLHK, 18 Januari, Menteri Siti melakukan pertemuan dengan Persekutuan Gereja-gereja Indonesia atau PGI.
Sementara itu pada 19 Januari, tiga agenda besar dihadiri Menteri Siti dalam satu hari. Sejak pagi ia telah menerima Wakil Menteri Lingkungan Hidup Jepang, Mr. Arata Takebe di ruang kerjanya. Mereka membahas berbagai rencana kerjasama bidang LH.
''Ada dua subyek lainnya yang saya usulkan dalam pertemuan ini, yaitu usulan kerjasama pengelolaan Danau atau sister lake, dan kerjasama tentang manajemen Taman Nasional atau sister national park. Usul inipun disambut baik, dan direncanakan akan dimulai tahun ini,'' kata Menteri Siti usai pertemuan.
Di hari yang sama, Menteri Siti memimpin langsung Media briefing persiapan peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2018, dan mengikuti rangkaian akhir diskusi Environmental Outlook 2018.
Dari hasil diskusi dan paparan narasumber, dihasilkan sejumlah rekomendasi upaya percepatan pencapaian target Perhutanan Sosial.
Di akhir pekan yang merupakan hari libur, 20 Januari, Menteri Siti tetap menghadiri kegiatan lomba bertema lingkungan yang merupakan rangkaian HPSN.
Malam minggupun dihabiskan Menteri Siti dengan ngumpul seru bersama anak-anak muda, aktivis, seniman, para pakar, tokoh lingkungan dan masyarakat, di taman Arboretum KLHK.
Di hari Minggu, 21 Januari, bersama ribuan pelajar dan generasi muda, Menteri Siti menghadiri rangkaian peringatan HPSN bersama Walikota Bandung, Ridwan Kamil. Pada kesempatan ini juga dilakukan deklarasi “Anak Indonesia Bersih dan Sehat”.
Lalu 22 Januari di Jakarta, mantan Sekjen Depdagri ini dikukuhkan sebagai Insinyur Profesional Utama (IPU), oleh Persatuan Insinyur Indonesia (PII) dan Badan Kejuruan Teknik Kehutanan (BKTK). Selain itu turut dikukuhkan 115 Insinyur lainnya.
Pada Selasa, 23 Januari, Menteri Siti secara resmi membuka Rakornis Nasional tahap pertama, berkaitan tentang Hutan Adat.
''Saya mengharapkan dalam acara ini akan terbangun kesepahaman antara Masyarakat Hukum Adat, Pemerintah Daerah, CSO dan Pemerintah Pusat khususnya dalam percepatan pengakuan Hutan Adat,'' katanya.
Di minggu terakhir, tepatnya 24 Januari, Menteri Siti menggelar Raker bersama Komisi IV DPR RI.
Menerima kunjungan Dubes Perancis untuk urusan Lingkungan Hidup, H.E. Xavier Sticker, pada 26 Januari.
Kemudian Membuka Workshop Internasional tentang Hutan dan Deforestasi pada tanggal 29 Januari, dan dilanjutkan pada 31 Januari, Raker bersama Komisi VII DPR RI.
Dalam kesempatan ini, Ketua Komisi VII DPR RI, H. E. Herman Khaeron menyampaikan apresiasi pencapaian kinerja KLHK selama tahun 2017. Antara lain dengan tidak ada hari asap melintasi negara, implementasi perhutanan sosial, penegakan hukum LHK dan peraturan dibidang pengendalian perubahan iklim, dengan serapan anggaran sebesar 90,65 persen.
''Komisi VII mendukung KLHK terkait program Perhutanan Sosial dan penyiapan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA),” ujar Herman Khaeron.
(flo/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Menteri Siti Ikut Terharu Saat Tol Bakauheni Diresmikan
Redaktur & Reporter : Natalia