JAKARTA -- Kementrian Keuangan (Kemenkeu) mengeluarkan surat resmi yang ditujukan ke seluruh pemerintah daerah (pemda) untuk tidak mempercayai oknum-oknum calo anggaranTerutama yang mengaku bisa membantu pemda dalam proses pencairan anggaran di tingkat pemerintah pusat
BACA JUGA: Pemerintah Diminta Teliti Produk Taiwan
Seperti yang terjadi di Jawa Barat belum lama ini‘’Inisialnya F dan TS
BACA JUGA: Ditemukan DIPA Palsu
Modusnya, F ini mengaku bahwa ada dana berlebih Rp23 miliar yang bisa digunakan untuk bencana di TasikBACA JUGA: Tim Ekonomi KIB II Diklaim Sukses
Agar Pemda Tasik bisa mendapatkan dana bantuan bencana tersebut, maka diminta untuk membuat proposalHekinus mengatakan, Pemda Tasik memang sudah berkali-kali ditawari hal yang sama namun tidak pernah berhasil‘’Tapi akhirnya mereka mengajukan proposal juga, karena mungkin selama ini tidak ada hasilnyaLalu TS ini pun memberikan bukti-bukti tanda terima kepada Pemda Tasik bahwa proposal mereka sudah diterima oleh Bappenas, Dirjen dan lain-lainBahkan kemudian dia mengirimkan DIPA ke Pemda Tasik,’’ kata Hekinus.
Untungnya, saat menerima DIPA tersebut, Pemda Tasik tidak lantas percaya dan melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Kanwil Perbendaharaan Negara di BandungPihak Kanwil Perbendaharaan pun menegaskan, tidak ada nilai DIPA seperti yang dijanjikan oknum F dan TS.
‘’Barulah kemudian Pemda Tasik mencari tahu siapa yang namanya TS iniTernyata kalau tidak salah, TS ini lokasinya di Bekasi dan dia memiliki data anggaran-anggaran di daerahSementara F adalah perantara yang memperkenalkan TS kepada PemdaUntuk menindaklanjuti hal ini, kami sudah bekerjasama dengan polisi karena untuk proses hukum bukan kewenangan kami,’’ tegas Hekinus.
Meski tidak sampai menimbulkan kerugian negara, namun sebagaimana disampaikan Menteri Keuangan Agus Martowardojo sebelumnya, Hekinus meminta kepada seluruh Pemda-Pemda untuk tetap berhati-hati bilamana ada oknum dengan modus operandi seperti F dan TS‘’Memang baru satu yang diketahuiTapi ini bisa saja menjalar kemana-manaMemang tidak ada kerugian negara, namun kalau berkelanjutan maka yang rugi adalah Pemda-nyaPemda-nya pasti keluar uang hanya untuk bayar oknum,’’ kata Hekinus.
Ditambahkannya pula, selama ini memang banyak terindikasi Pemda-Pemda yang senang menggunakan jasa calo untuk melakukan loby pencairan anggaran di pemerintah pusatPadahal hal tersebut tidak perlu dilakukan karena sudah ada prosedur resmi yang mengaturnya‘’Saya yakin, penggunaan calo ini sering digunakan dan Pemda juga senangTim saya nanti akan mendalami lagi soal data-data anggaran yang dimiliki seperti TSSelama ini Pemda-nya juga memang suka, padahal ini kan kerja caloKalau mau prosedur pencairan bencana alam, harusnya ya ke Depdagri atau BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana),’’ kata Hekinus(afz/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tata Kelola Migas Dinilai Semrawut
Redaktur : Tim Redaksi