Kepada wartawan, Rabu (20/10), di Jakarta, Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian Hatta Radjasa mengatakan, kinerja KIB II sendiri selalu dievaluasi menyeluruh oleh SBY
BACA JUGA: Tata Kelola Migas Dinilai Semrawut
Termasuk kinerja para menterinyaYang pertama, kata Hatta, yaitu berdasarkan laporan dari Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4)
BACA JUGA: Bank Dunia Yakin Indonesia Aman dari Bubble
Lalu kedua, ada fakta integritas menyangkut moral, serta ketiga, komitmen masing-masing menteri dalam pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)."Ini semua berkaitan dengan komitmen terhadap pencapaian pembangunan dan perbaikan ekonomi
BACA JUGA: Transaksi TEI Tembus USD 369,3 Juta
Bahkan pendapatan per kapita kita meningkat di 2010," tegas Hatta.Jadi, kata Hatta pula, bila ada pihak-pihak yang menilai (bahwa) tim ekonomi KIB II gagal, maka hal tersebut jelas merupakan penilaian yang salah"Lihatlah, sekarang gelas itu setengah terisi, dan bukan setengah kosong," katanya.
Dari segi infrastruktur, kata Hatta, pemerintah semakin optimis dengan tingginya minat investor menanamkan saham mereka di IndonesiaYang terbaru katanya, contohnya adalah investor asal Jepang yang serius menanamkan modal sebesar USD 59 miliar, untuk membantu pembangunan 6 (enam) koridor ekonomi yang menjadi target nasional pemerintah"Melihat semua ini, tidak ada alasan untuk mengatakan ekonomi kita tidak tumbuh," kata Hatta lagi.
Sementara itu, saat dimintai tanggapannya mengenai kinerja satu tahun pemerintahan SBY-Boediono bersama KIB II, mantan Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu, Anggito Abimanyu, berpendapat sama dengan HattaYakni bahwa ekonomi Indonesia memang lebih baikIni katanya, dapat ditunjukkan dengan meningkatnya ekspor dan investasi.
"Tapi sayangnya, masih belum didorong dengan perbaikan infrastrukturMenurut saya, infrastruktur kita masih belum memuaskan," kata ekonom dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta itu pula.
Sementara, proyek pembangunan infrastruktur dari public private partnership (PPP) atau kerjasama dengan swasta yang didengungkan pemerintah, kata Anggito pula, malah tidak berjalan seperti yang diharapkanItu karena belum adanya pembangunan infrastruktur khusus yang dibangun atas kerjasama PPP tersebut.
"Satu tahun ini, pembangunan infrastruktur hanya dari proyek pemerintahSedangkan dari swasta dengan skema PPP, belum berjalanTapi secara kebijakan fiskal, pemerintahan SBY memang lebih baik," katanya(afz/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tolak Jepang Kuasai Inalum
Redaktur : Tim Redaksi