jpnn.com, JAKARTA - Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Ekonom & CEO Narasi Institute Achmad Nur Hidayat memperingatkan terkait harga beras global yang mulai bergejolak.
Pasalnya, eksportir beras terbesar di dunia, India, telah mengambil langkah drastis dalam memperketat regulasi ekspor berasnya.
BACA JUGA: Kuncoro Wibowo Mengeklaim Seluruh Beras Bansos Terdistribusi kepada KPM
"Sebuah keputusan yang berdampak pada pasar pangan global. Berdasarkan pernyataan Kementerian Perdagangan India, pemerintah akan menetapkan harga beras dasar sebesar USD 1.200 per ton untuk beras basmati ekspor," kata Nur Hidayat dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (29/8).
Adapun langkah itu, kata Nur Hidayat karena terjadi masalah internal, seperti penyelundupan beras putih non-basmati dan risiko penurunan pasokan beras dalam negeri akibat cuaca buruk.
BACA JUGA: Harga Beras Merangkak Naik, Mulai dari Medium hingga Kualitas Super
Penetapan harga minimum itu diambil setelah melihat fluktuasi harga ekspor gabah yang cukup besar. Dalam beberapa kasus, jenis aromatik dijual seharga USD 359 per ton.
Harga tersebut jauh lebih rendah dibandingkan rata-rata harga ekspor bulan ini yang sebesar USD 1.214.
BACA JUGA: Pemerintah Tekan Inflasi dengan Jual Beras Murah
India juga mengenakan pajak ekspor beras pratanak sebesar 20 persen. Beras setengah matang menyumbang sekitar sepertiga dari total ekspor beras India.
Presiden Asosiasi Eksportir Beras, B.V. Krishna Rao mengatakan langkah India untuk mengenakan pajak beras pratanak dapat menurunkan harga beras dalam negeri, sehingga membantu pemerintah mengendalikan inflasi pangan.
"Namun, harga global akan meningkat dan pembeli harus menerima kenaikan ini. Juga akan ada negosiasi ulang antara pembeli dan penjual pada beberapa kontrak," ujar Nur Hidayat.
Menurut Nur Hidayat, Kementerian Perdagangan India juga mengatakan kontrak beras basmati senilai kurang dari USD 1.200 dapat ditinjau oleh komite pemerintah dan laporannya akan diserahkan dalam waktu satu bulan.
"Kebijakan tersebut tidak hanya mengguncang persediaan bahan makanan pokok secara keseluruhan, tetapi juga memiliki implikasi signifikan bagi sejumlah negara, termasuk Indonesia, yang mengimpor beras dari India," ungkap Nur Hidayat.
Nur Hidayat membeberkan di tengah langkah keras India dalam membatasi ekspor berasnya, Indonesia dihadapkan pada permasalahan yang makin rumit.
Langkah-langkah yang diambil oleh India, seperti penetapan harga dasar untuk ekspor beras basmati dan pemberlakuan pajak ekspor untuk beras pratanak, menciptakan ketidakpastian di pasar global.
Selain itu, kebijakan ini terutama mempengaruhi negara-negara yang sangat bergantung pada impor beras, dan Indonesia tergolong dalam kategori ini.
"Dampaknya terasa dalam bentuk kenaikan harga beras di tingkat internasional, menyulitkan negara-negara yang harus membayar lebih mahal untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri," ungkap Nur Hidayat.
Nur Hidayat mengingatkan di tengah situasi perekonomian yang belum pulih sepenuhnya akibat pandemi, lonjakan harga beras bisa memperburuk beban ekonomi dan sosial yang ada.
Oleh karena itu, dalam situasi seperti ini, Indonesia perlu mengambil langkah-langkah strategis untuk menjaga stabilitas pasokan beras dan ketahanan pangan.
Indonesia harus segera mempertimbangkan diversifikasi sumber impor beras, memberikan dukungan yang lebih besar kepada petani, terlibat dalam diplomasi pangan dengan pemerintah India.
"Seperti, mendorong relaksasi kebijakan ekspor atau menjalin kesepakatan perdagangan bilateral bisa membantu meredakan dampak negatif kebijakan India," katanya.
Selain itu, Indonesia harus memiliki rencana tanggap darurat yang siap diaktifkan jika terjadi lonjakan harga beras yang signifikan. (mcr10/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul