jpnn.com - JAKARTA -- Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) kini kian getol menelusuri transaksi gelap yang berlangsung jelang Pemilu 2014. Termasuk dugaan politik uang yang sudah terendus hampir di setiap kali pelaksanaan Pemilu.
Menurut Ketua PPATK Muhammad Yusuf, pihaknya ingin mencegahnya dengan memantau transaksi keuangan seluruh pengurus inti partai politik peserta Pemilu.
BACA JUGA: Obat Berkatalisator Babi, Warga: Nggak Beli Ah, Serem
Yusuf mengaku, PPATK sebetulnya pernah meminta KPU menyerahkan nomor rekening seluruh caleg dan bendahara partai. Namun KPU tak memiliki kewenangan meminta untuk itu. Kini, PPATK kembali meminta meski hanya nama dan tempat tanggal lahir pengurus inti parpol.
"Saya minta nama lengkap dan tempat tanggal lahir (ketua umum, Sekjen, dan bendahara umum) kirim ke PPATK," kata Yusuf dalam diskusi 'Pemilu Bersih Tanpa Politik Uang' di Jakarta Pusat, Minggu (8/12).
BACA JUGA: Urusan Pelayanan, Jatim Terbaik
Menurut Yusuf dengan data itu, PPATK bisa menelusuri transaksi keuangan pengurus partai politik walau hanya dengan nama dan tempat tanggal lahir. Dengan demikian kata dia, pihaknya akan lebih mudah melakukan pendeteksian dini.
"Kira-kira di situ bisa kita lakukan pendeteksian sejak dini. Kalau hanya nama banyak, tapi tempat tanggal lahir nggak sama. Kalau bisa lengkap, tapi kalau enggak bisa, minimal nama lengkap dan tempat tanggal lahir," imbuhnya.
BACA JUGA: PPATK Mengendus Dana Ijon Jelang Pemilu
Menjawab itu, anggota KPU Sigit Pamungkas yang juga menghadiri diskusi tersebut mengungkapkan pihaknya akan dengan senang hati membantu. Jika hanya memberikan kelengkapan data.
"Pengurus partai politik sederhana pengurus intinya, ketua umum, sekjen dan bendahara. Nah, jumlah partai cuma 12, itu mudah. Mudah, karena bukan untuk PPATK saja, publik saja bisa tahu. Bukan sesuatu yang susah," ujar Sigit. (flo/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Larang PNS Gabung Ormas, Wako Bandung Dianggap Berlebihan
Redaktur : Tim Redaksi