jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah berharap ada kemajuan terkait pengelolaan aset sehingga laporan keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI bisa mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Kalau (masalah) aset rampung, nanti harus WTP. Sekali WTP harus terus WTP, jangan WDP, WTP, balik lagi ke WDP. Kalau seperti itu, ada yang ganjil," kata Saefullah di Balai Kota, Jakarta, Selasa (6/6).
BACA JUGA: Bahas RPJMD, Tim Sinkronisasi Anies-Sandi Bertemu Jajaran Pemprov DKI
Untuk diketahui, BPK memberikan opini wajar dengan pengecualian (WDP) dalam Laporan Keuangan Pemprov DKI Jakarta Tahun Anggaran 2016. Berdasarkan pemeriksaan BPK, aset menjadi salah satu permasalahan di DKI.
Karena itu, Saefullah berpesan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI untuk mengawasi program. Jika ditemukan sesuatu yang aneh, bisa langsung diminta penjelasan kepada pengusul kegiatan.
BACA JUGA: Bu Susi Janji Perbaiki Tata Kelola Keuangan KKP
"Karena, audit BPK tahun anggaran 2016 sebetulnya sangat baik penggunaan pengelolaan keuangan kami (Pemprov DKI). Catatannya cuma satu, soal aset," tutur Saefullah.
Selain itu, Saefullah mengatakan, Pemprov DKI mesti mempertahankan transparansi anggaran. Pasalnya, hal itu bisa memudahkan berbagai pihak untuk melakukan pengecekan. (gil/jpnn)
BACA JUGA: DKI Kembali Dapat WDP, Triwisaksana: Juara Bertahan
BACA ARTIKEL LAINNYA... Sering Kehilangan Aset, Pemprov DKI Gandeng Kejati
Redaktur & Reporter : Gilang Sonar