jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin mengingatkan akan ancaman potensi krisis pangan. Oleh karena itu, Azis mendukung upaya ketahanan yang dilakukan pemerintah pada 2021 ini.
Menurutnya, hal itu untuk memberikan kecukupan kebutuhan pangan dalam negeri dan menyejahterakan petani.
BACA JUGA: Komjen Agus, Calon Kapolri Pelopor Ketahanan Pangan hingga Jadikan Ahok Tersangka
"Potensi krisis pangan akibat pembatasan mobilitas manusia dan terkendalanya distribusi barang atau pangan antarnegara selama pandemi Covid-19 tentunya akan berdampak pada kebutuhan pangan. Hal ini harus diantisipasi," katanya, Rabu (13/1).
Azis mendukung komitmen pemerintah melakukan pembangunan pertanian yang difokuskan kepada komoditas yang selama ini diimpor seperti kedelai, jagung, gula, dan bawang putih untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.
BACA JUGA: Mentan SYL Gairahkan Integrated Farming untuk Perkuat Ketahanan Pangan
Azis pun mendukung target penyelesaian pembangunan lumbung pangan atau Food Estate) di Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau Kalimantan Tengah (164,6 ribu hektare), dan Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara (30 ribu hektare).
Politikus Partai Golkar itu mengatakan bahwa peningkatan produksi komoditas pangan dalam negeri dan penambahan lahan area tanam adalah upaya meningkatkan produktivitas pangan nasional. Khususnya, lanjut dia, terhadap komoditas pangan yang banyak dilakukan impor.
BACA JUGA: Azis Syamsuddin: DPR Terima Surpres Jokowi
Dengan demikian, mantan ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR itu meyakini hal tersebut dapat mengurangi jumlah impor komoditas pangan.
"Kebijakan ketahanan pangan pada tahun 2021 fokus pada produksi komoditas pangan melalui pembangunan sarana prasarana dan penggunaan teknologi, serta revitalisasi sistem pangan nasional dengan memperkuat korporasi petani atau nelayan dan distribusi pangan," ujarnya.
Dia menjelaskan bahwa pemberdayaan transmigrasi atau petani eksisting adalah mesin perekonomian nasional.
Menurut dia, hal itu akan membuat terjadinya penyerapan tenaga kerja dan penciptaan pendapatan yang luar biasa besar.
"Selayaknya pemerintah mengupayakan tata kelola pertanian agar bisa bertumbuh lebih baik lagi untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri sekaligus juga meningkatkan kesejahteraan petani," tutupnya.(boy/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Redaktur & Reporter : Boy