jpnn.com - JAKARTA--Kemunculan honorer kategori dua (K2) palsu alias bodong menurut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Azwar Abubakar sumbernya ada di daerah. Sebab mereka lah yang mengusulkan nama-nama peserta tes honorer K2.
"Setiap usulan peserta itu ditandatangani oleh bupati, walikota atau gubernur selaku pejabat pembina kepegawaian (PPK). Apakah kalau kesalahan itu terjadi di daerah, maka pemerintah pusat juga yang harus menanggung kesalahan ini? Janganlah kami ini dijadikan keranjang sampah, tempat untuk melempar kesalahan yang dilakukan pihak lain,” tegas Azwar di Jakarta, Rabu (26/2).
BACA JUGA: Honorer tak Akan Pulang sebelum Tuntutan Dipenuhi
Mantan Plt Gubernur Aceh ini mengaku tidak ingin satu sama lain melempar masalah, dan lari dari tanggung jawab. Hal ini harus diselesaikan bersama-sama, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Dia pun meminta seluruh honorer K2 yang merasa dirugikan haknya segera melapor ke pihak berwajib, agar oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab bisa segera dipidanakan. Terkait dengan penyelesaian honorer K2 ini, Azwar mengibaratkan ibarat menumbuk padi.
BACA JUGA: Djoko Minta KPK Jangan Hanya Teriak-teriak
“Tidak semua padi atau gabah terkena lesung, tetapi semuanya akan menjadi beras, karena gabah satu dengan yang lain saling bergesekan sehingga kulitnya terkelupas,” tandasnya. (esy/jpnn)
BACA JUGA: Ini Empat Tuntutan Tenaga Honorer Terhadap Pemerintah
BACA ARTIKEL LAINNYA... Menteri Minta Kada Investigasi Honorer Bodong
Redaktur : Tim Redaksi