jpnn.com - JAKARTA - Ribuan tenaga honorer yang berunjukrasa di depan Istana Merdeka memiliki empat tuntutan terhadap pemerintah pusat.
Tuntutan ini sebenarnya bukan kali pertama disuarakan honorer di hampir seluruh wilayah Indonesia ini. Mereka mengaku tak bosan-bosannya menuntut hal yang sama pada pemerintah dari tahun ke tahun.
BACA JUGA: Menteri Minta Kada Investigasi Honorer Bodong
Menurut Ketua Front Pembela Honorer Indonesia (FPHI) Mukhlis Setiabudi yang turut berorasi, permintaan pertama yang harus dijalankan pemerintah adalah membuat database honorer seluruh Indonesia sampai masa kerja 31 Desember 2012 di BKN secara transparan.
"Ini artinya masalah honorer dan carut marutnya rekrutmen hari ini adalah kesalahan pemerintah di masa lalu, sehingga ada honorer yang tercecer," ujar Muchlis dalam orasinya depan silang Monas, Jakarta Pusat, Rabu, (26/2).
BACA JUGA: Kita Minta Pak Yuzril Saja Gugat UU yang Merugikan Honorer
Menurutnya, telah ditawarkan pada pihak pemerintah agar seluruh tenaga honorer dipandang sama di mata hukum dan mempunyai kesempatan yang sama menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS). Dalam hal ini mereka menolak pengkategorian K1, K2, dan nonkategori.
"Ini harus didorong dengan rasa keadilan melalui masa kerja (TMT) dan umur kritis. Seluruh honorer harus didatabasekan," sambungnya.
BACA JUGA: Fraksi PKB Merasa Bersih dari Uang SKK Migas
Tuntutan kedua, lanjutnya, pemerintah diminta segera tuntaskan honorer menjadi CPNS sesuai database baku BKN yang dipublikasikan ke seluruh Indonesia berdasarkan masa kerja dan usia kritis.
Menurutnya, pengkategorian yang selama ini dilakukan menimbulkan gejolak di daerah. Selain itu, banyak instansi yang mempekerjakan tenaga honorer dengan data yang palsu.
"Untuk meminimalisir hal itu dan menghilangkan pemalsuan dokumen digunakan cara nominatif masa kerja yang lebih lama dan usia kritis demi keadilan," kata Muchlis.
Tuntutan ketiga, pemerintah diminta lakukan pengangkatan maupun penyelesaian honorer dimulai pada tahun ini. Diharapkan, kata dia, data pada Pemkab, Pemprov dan instansi terkiat lainnya baik pusat maupun daerah dilebur menjadi satu menjadi database permanen dan ditingkatkan menjadi CPNS mulai tahun 2014.
"Tidak ada alasan lagi untuk dihambat lagi tahun ini," serunya dan disambut sorak sorai oleh seluruh honorer yang berunjukrasa.
Tuntutan terakhir adalah meminta pemerintah membatalkan CPNS atau tenaga honorer yang terbukti memanipulasi data. Juga diminta mengusut tuntas oknum pegawai/pejabat yang terlibat berdasarkan laporan masyarakat.
"Segera pidanakan oknum pegawai yang memalsukan dokumen atau tenaga honorer yang bersangkutan peran aktif palsukan data dirinya," tegasnya. (flo/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... SBY dan Raja Yordania Bahas Konflik Suriah
Redaktur : Tim Redaksi