Babak Baru Kisruh KPUD Sumsel

JAKARTA - Sidang perdana gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang menyidang perkara nomor register No 14/G/2009/PTUN Jkt, tanggal 22 Januari 2009 diselenggarakan dengan agenda pemeriksaan gugatanMajelis hakim PTUN yang dipimpin hakim ketua Pencis SH meminta ketiga penggugat, Helmi Ibrahim, Ahmad Bakri, dan Mismiwati melalui kuasa hukumnya untuk memperbaiki materi gugatan.

Anggota KPU Pusat Divisi Hukum I Gusti Putu Artha mengutarakan bahwa keputusan keputusan pemberhentian empat dari lima anggota KPUD Sumatera Selatan tidak bisa digugat, dan sudah inkrach

BACA JUGA: Babak Baru Sengketa Bukit Tinggi -Agam

Namun Putu belum membawa berkas yang diperlukan dalam persidangan.”Penggugat diharap untuk memperbaiki lagi gugatannya, begitu juga dengan tergugat untuk membawa keputusan terkait yang digugatSidang dilanjutkan Rabu (11/2) pekan depan,” ujar Pinces didampingi dua hakim anggota, di PTUN, Jakarta Timur, Rabu (4/2).

Kendati sidang sempat dibuka dan ditunda untuk dilanjutkan, para penggugat yang didampingi kuasa hukum Redho Junaidi dan Heri Mukti, akan memikirkan kembali permintaan majelis hakim agar mereka memperbaiki gugatan

BACA JUGA: Pemerintah Kaji Pemilihan Gubernur oleh DPRD

”Ya, majelis minta kami memperbaiki gugatan, terkait permohonan amar putusanKami cuma diminta menggugat untuk pembatalan SK (surat keputusan) pemberhentian saja, tapi tidak memasukkan gugatan pembatalan SK pelantikan dan mengaktifkan kembali,” beber mantan anggota KPUD Sumsel Ahmad Bakri.

Hanya saja, kata Bakri, pihaknya bersama tim pengacara masih mengkaji permintaan hakim tersebut

BACA JUGA: Ada Kesan Pembiaran dari Aparat

”Kami belum bisa putuskan atas permintaan majelis ituTapi pekan depan kami tetap akan lanjutkan gugatan, apalagi majelis akan menentukan jadwal persidangan,” tukasnya.

Gugatan yang dialamatkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) melalui Pengadilan TUN dilayangkan oleh tiga orang dari empat pecatan KPU PusatSebelumnya, gugatan Bakri Cs diterima panitera Wahidin SH MM dengan nomor register perkara No 14/G/2009/PTUN Jkt, tanggal 22 Januari 2009Tiga orang anggota KPUD Sumsel yang dipecat itu, Helmi Ibrahim, Ahmad Bakri, dan Mismiwati menggugat SK KPU No 01/SDM/KPU/2009 tanggal 2 Januari 2009 tentang pemberhentian.

Mereka protes atas pemecatan yang dianggap pukul rata tersebut”Kan kekisruhan di tubuh KPUD Sumsel itu saya nilai karena ketidakmampuan ketua dalam mengelolaKami kecewa dengan rekomendasi Dewan Kehormatan yang meminta kami dipecatRekomendasi itu cacat hukum, karena ada seperti DK menduga ada keterlibatan anggota KPUD ikut dalam parpol, hanya keterangan bukti KTA (kartu tanda anggota) yang hanya fotocopiKan fotocopi itu tidak bisa dijadikan alat bukti otentikPadahal fotocopi KTA itu mengarah pada KTA palsu,” cetusnya.

Menurut Helmi, bukan hanya terpukul, tapi dia dan rekannya harus kehilangan pekerjaan karena pemecatan tersebut”Ini pembunuhan karakter, dipermalukan dimuka umumParahnya lagi pihak yang melaporkan tidak dihadirkan dipersidanganSangat tidak beralasan keputusan KPU itu,” tukasnyaAnggota KPU Pusat Divisi Organisasi, Prof Syamsul Bahri mengutarakan bahwa melakukan gugatan adalah hak, namun KPU akan menghadapi gugatan tersebut sesuai aturan yang berlaku.(gus/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Gorontalo Terbaik, Tanjungpinang Terburuk