jpnn.com, BABEL - Pemerintah Provinsi Bangka Belitung ikut bereaksi atas kasus dugaan ratusan mahasiswa Indonesia menjalani kerja paksa di Taiwan. Sebab, ada sejumlah mahasiswa dari provinsi tersebut yang berada di negeri yang beribu kota di Taipei itu.
Gubernur Babel Erzaldi Rosman berjanji mengirim perwakilan untuk mengecek. Rencananya, yang ditunjuk untuk berangkat ke Taiwan adalah kepala dinas pendidikan dan direktur Polman (Politeknik Manufaktur) Timah.
BACA JUGA: Mahasiswa Indonesia Kerja Paksa di Taiwan, Ini Langkah Nasir
”Saya belum tahu jelas kebenaran berita ini. Tapi, saya yakin mudah-mudahan di sana mereka (para mahasiswa, Red) aman dan baik-baik saja. Meskipun yang di sana tentunya bukan hanya dari Babel,” kata Erzaldi saat ditemui Babel Pos (Jawa Pos Group) di Pangkalpinang.
Pada 12 Juli 2017 Pemprov Babel meneken nota kesepahaman (MoU) tentang kerja sama magang dan pendidikan strata 1 di Taiwan dengan Hongfu International Technology Co Ltd. Tapi, menindaklanjuti rekomendasi Pansus Interpelasi DPRD Provinsi Babel, kerja sama itu dibatalkan karena menyalahi aturan.
BACA JUGA: Masyarakat Babel Bangga, Disiapkan Buku tentang Depati Amir
Surat pembatalan tersebut sudah diteken Gubernur Erzaldi pada 8 Agustus lalu. Ditujukan kepada Jimmy Chen, CEO of Hongfu International Technology Co Ltd. Sebagai gantinya, kerja sama dilakukan antar-pihak ketiga, yakni antara perguruan tinggi di Taiwan dan politeknik manufaktur melalui Yayasan PGRI.
Ketua DPRD Babel Didit Srigisjaya menegaskan, persoalan nota kesepahaman tersebut sudah selesai. ”Kita tidak bicara lagi soal MoU. Kita bicara tentang informasi yang kita dapat bahwa ada kerja paksa,” kata Didit di Pangkalpinang.
BACA JUGA: Liga U-14 dan U-16 Piala Menpora Digelar Hari Ini di Babel
Ditemui terpisah, Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Babel Tanwin mengatakan, komisi yang dia pimpin sudah beberapa kali melakukan kunjungan ke pihak-pihak terkait. Baik ke Kemenlu, Kemenristekdikti, maupun Kemenaker. Termasuk ke Taipei Economic and Trade Office (TETO). Jadi, soal Mou sudah tidak ada masalah.
”Sekarang terkait persoalan ada yang katanya dieksploitasi. Saya sudah berkomunikasi dengan kedua orang mahasiswa di sana dan mereka enjoy-enjoy saja. Tidak ada persoalan,” lanjutnya.
Tanwin mengingatkan semua pihak agar menghargai komisi IV yang sudah melakukan kunjungan ke berbagai pihak terkait.
”Awalnya dipersoalkan perjanjian atau MoU dengan Hongfu, tapi sudah dibatalkan dan telah selesai. Sekarang antara university dan university ada PGRI, ada polman, sudah melakukan itu,” tekan Tanwin. (fiz/c9/ttg)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ya Ampun, Guru Honorer Belum Gajian Sejak Januari 2017
Redaktur & Reporter : Soetomo