jpnn.com, PANGKALPINANG - Buruknya pelayanan sekolah dinilai menjadi penyebab guru honorer maupun Tata Usaha (TU) SMA/SMK/Sederajat beberapa bulan belum mendapatkan gaji.
Bahkan, selama empat bulan per Januari hingga April 2017, mayoritas honorer di Babel sempat tidak bergaji.
BACA JUGA: 4 Bulan Tak Gajian, Guru Honorer Mogok Mengajar
Parahnya lagi ada honorer yang belum gajian sejak Januari hingga November. Artinya sudah hampir setahun mereka belum juga mendapatkan gaji.
Kendati beberapa diantaranya sudah dibayarkan, namun masih saja ada guru honorer yang belum mendapatkan gaji. Hanya saja pihak Disdik Provinsi menolak dipersalahkan, dengan mengklaim bahwa soal gaji honorer yang telat itu bukan tangggungjawab mereka, melainkan tanggungjawab sekolah.
BACA JUGA: Jasimin Ditemukan sudah Tinggal Tulang Belulang
Sekretaris Disdik Provinsi Babel, Wahyudin menuding bahwa persoalan gaji guru honorer yang telat tersebut, imbas dari buruknya perencanaan penganggaran oleh pihak sekolah.
"Terkait guru honorer yang belum digaji ini, bisa jadi sekolah tidak menganggarkan cukup untuk 12 bulan atau setahun. Kita akui itu, kemungkinan jelas ada. Secara logika itu ada, persoalan yang kami hadapi sekarang itu permasalahan soal gaji guru honorer ini tidak cukup 12 bulan,'' akui Wahyudin saat dijumpai Babel Pos (Jawa Pos Group), Rabu (1/11).
BACA JUGA: Terpengaruh Minuman Torpedo, Batmen Tebas Kepala Beddu
Ditanyakan jumlah guru honorer yang belum mendapatkan gaji, Ia mengatakan tidak tahu persis karena belum ada yang melapor ke pihaknya. Hanya saja, dia mengakui sudah mendengar ada gaji guru honorer yang belum terbayarkan.
"Tapi untuk hal ini gak ada yang melapor ke kami. Harusnya lapor ke kami, bisa kita pecahkan bersama. Tapi mereka belum laporkan ke kami, mungkin saja mereka tahu masalahnya bukan ada di kami,'' ujarnya.
Mengenai besaran gaji yang diterima guru honorer, jelas dia, dibayarkan berdasarkan total jam mengajar guru honorer itu sendiri.
"Yang (guru honorer) ngajar 24 jam kewenangan kami, yang kurang dari 24 jam kami serahkan ke sekolah, kami serahkan duitnya ke mereka,nanti mereka atur. Besarannya cukup besar loh, kalau melalui dana BOS, APBD kita menggunakan Rp 1.8 juta per siswa per tahun. Dari APBN menyiapkan Rp 1.4 juta, artinya kan guru honorer nerima Rp 3.2 juta per siswa pertahun, kan lumayan.
“Cuma sekolah itu perencanaan tidak pas, belum selesai tahun anggaran duitnya udah habis. Pemecahannya di Bulan November ini melalui pengesahan anggaran perubahan.Cuma setahu saya kepala sekolah berusaha nutup dulu, itu yang kami tahu," sebutnya.
"Untuk swasta kita tidak mengatur seperti itu,Rp900 ribu persiswa pertahun, silakan mereka atur. Kami tidak tetapkan ini, mereka yang atur inilah. Dananya melalui hibah dari kami," sambung Wahyudin.
Hibah yang disalurkan ke sekolah, tegas Wahyudin hendaknya digunakan untuk keperluan untuk hal-hal yang bersifat prinsip, salah satunya untuk membayar gaji guru honorer.
"Ada laporan pertanggungjawaban yang harus dilaporkan ke kita, bahkan sebelum penganggaran kami periksa, benar gak? Ada penyimpanan gak?. Jangan sampai belanjanya tidak terkait pendidikan," ingatnya.
Wahyudin berharap kedepan pihak sekolah merencanakan penganggaran dengan baik agar kejadian serupa tidak terulang lagi.
"Mudah-mudahan kedepan tidak ada masalah seperti ini lagi, kalau guru setres duit gak cair, kan siswa juga terbengkalai kan kasian. Jadi jangan sampai guru honoer tidak merima honor tiap bulan. Kalaupun ada pun satu-dua orang wajar," tandasnya.(fiz)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kejari Geledah Kantor Dinas Kehutanan Babel
Redaktur & Reporter : Budi