jpnn.com, MAKASSAR - Direktur Politik Dalam Negeri Ditjen Polpum Kemendagri Bahtiar mengatakan, tahapan pemilu serentak 2019 sudah akan dimulai pada Agustus 2018.
Pemilu 2019 dilakukan serentak untuk memilih calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan pemilihan presiden-wakil presiden (pilpres).
BACA JUGA: Mulai 2018 Pemerintah Naikkan Bantuan Keuangan Parpol
Sementara, pilkada serentak 2018 juga akan digelar di 171 daerah, termasuk Pilgub Sulawesi Selatan dan 12 kabupaten/kota di Sulsel.
Karenanya, Bahtiar meminta jajaran Badan Kesbangpol Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk mulai menyiapkan sosialisasi mengenai pilkada serentak 2018 dan pemilu serentak 2019.
BACA JUGA: Ingat ya, Jangan Pilih Politisi Kodok
Terutama nantinya sosialisasi UU Pemilu, yang saat ini RUU-nya sudah masuk tahapan pembahasan oleh Tim Perumus.
“Silakan habis ini minta ke gubernur, bupati dan walikota, minta anggaran untuk sosialisasi RUU Pemilu,” ujar doktor ilmu pemerintahan itu di acara Sinergitas Kesbangpol dengan Masyarakat dan Parpol dalam Meningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Bantuan Keuangan Parpol, di Makassar, Sulsel, Selasa (9/5). Acara dihadiri para kepala Badan Kesbangpol dan perwakilan partai politik.
BACA JUGA: Perlu Mengubah Sistem One Man One Vote Menjadi Voting Block Berbasis Provinsi
Diakui Bahtiar, tugas jajaran Badan Kesbangpol saat ini cukup berat. “Tapi teman-teman Kesbangpol harus tetap semangat, banyak hal yang menjadi tanggung jawab kita. Kita memang menjadi porosnya kalau sudah menjelang pemilu dan pilkada,” pesan Bahtiar.
Dia juga berpesan agar jajaran Badan Kesbanpol di daerah jangan segan-segan langsung membuat laporan ke Ditjen Polpum Kemendagri jika mengalami kesulitan dalam menjalankan tugasnya.
“Kalaua ada yang sulit, laporkan ke kami. Kita saling bantu. Kita ini sama, hanya beda tempat.. Kita satu kesatuan,” paparnya. (sam/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Peran Masyarakat Sipil Awasi Pemilu Harus Diperkuat
Redaktur & Reporter : Soetomo