jpnn.com - JAKARTA – Badan layanan umum (BLU) dituntut memberikan layanan publik sebaik institusi swasta.
Badan milik pemerintah yang menjalankan usaha tersebut juga dituntut mampu merealisasikan target pendapatan negara.
BACA JUGA: RUU Migas Jadi Jalan Perkuat Pertamina
Presiden Joko Widodo dalam rakor BLU di Istana Negara menyatakan, BLU didirikan karena masyarakat merasa tidak puas terhadap pelayanan publik yang diberikan instansi pemerintah.
Mulai proses yang lambat, administrasi berbelit, tempat yang kurang nyaman, hingga petugas yang cemberut.
BACA JUGA: Sri Mulyani: Kalau Ada Yang Berkhianat, Harus Dihilangkan!
Setelah instansi pemerintah diubah menjadi BLU sehingga tetap bisa mengutip biaya dari masyarakat, kualitas layanannya seharusnya meningkat.
Jokowi mengungkapkan, saat bank-bank negara belum bersaing dengan swasta, pelayanannya buruk.
BACA JUGA: Pangkas Biaya Logistik, Menhub Minta Angkutan Penyeberangan Dioptimalkan
Namun, begitu bank swasta dan asing bermunculan, bank BUMN langsung melakukan perbaikan. Hasilnya justru lebih baik daripada bank swasta.
Menkeu Sri Mulyani menjelaskan, hingga saat ini, ada 182 BLU yang beroperasi di berbagai instansi. Nilai aset BLU lebih dari Rp 370 triliun.
Tahun ini ada empat kementerian dan lembaga yang membentuk badan layanan umum.
Yakni, Kemenhub, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Polri, serta Kemhan. Mayoritas berbentuk lembaga pendidikan dan rumah sakit. BLU di lingkungan Kemhan adalah RSPAD Gatot Subroto.
Menurut Sri, penerimaan negara bukan pajak yang dikumpulkan BLU setiap tahun rata-rata meningkat 20 persen.
’’Apabila dilakukan proyeksi dengan pertumbuhan 20 persen, pendapatan BLU pada 2019 diperkirakan mencapai Rp 73 triliun,’’ jelasnya.
Pemerintah akan mengevaluasi kinerja BLU yang merupakan bentuk reformasi pengelolaan keuangan dan kekayaan negara.
Dengan banyaknya aset yang dikelola BLU, diperlukan prinsip efisiensi dalam pengelolaan tersebut.
Karena itu, BLU itu bisa bekerja secara optimal dan berfokus memberikan layanan kepada masyarakat.
’’Selama ini, kalau rugi, BLU dengan gampang mendatangi Menkeu (minta tambahan modal, Red),’’ ungkap Sri.
Dia juga menegaskan, aset yang dikelola BLU merupakan aset milik negara yang dipisahkan.
Dengan demikian, BLU dapat memberikan layanan publik yang independen dan fleksibel.
’’Dengan fleksibilitas dan aset yang dimiliki, kita berharap BLU mampu bergerak secara lincah, inovatif, dan kreatif,’’ tuturnya. (byu/ken/c5/noe/fri/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Revitalisasi Angkutan Penyeberangan, Menhub Libatkan Swasta
Redaktur : Tim Redaksi