jpnn.com, JAKARTA - Badan Standardisasi Nasional (BSN) sangat dibutuhkan dalam melindungi masyarakat Indonesia dari masalah kesehatan dan keselamatan.
Di samping mendorong kembali daya saing produk nasional terutama produk pelaku usaha yang terdampak pandemi Covid-19.
BACA JUGA: BSN Anugerahi Garudafood 2 Penghargaan SNI AwardÂ
Kepala BSN Kukuh S. Achmad mengatakan salah satu upaya mendukung Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi ialah melalui Standar Nasional Indonesia (SNI) Bina UMK.
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, BSN mengintegrasikan persyaratan pemenuhan SNI ke dalam Online Single Submission (OSS) Perizinan Tunggal untuk Pelaku Usaha Mikro dan Kecil.
BACA JUGA: BSN: Akreditasi dan Standar Penting untuk Ekonomi HijauÂ
“Pelaku usaha mikro dan kecil yang mengajukan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) risiko rendah dan produk berisiko rendah, secara otomatis mendapatkan hak untuk menggunakan tanda SNI Bina UMK berdasarkan komitmennya untuk memenuhi checklist pemenuhan persyaratan SNI yang telah diintegrasikan di dalam OSS,” tutur Kukuh di Jakarta, Selasa (10/1).
Sejak dioperasikannya OSS Perizinan Tunggal untuk pelaku usaha mikro dan kecil, lanjut dia, sampai saat ini telah tercatat sekitar 145.936 pelaku UMK yang mendapatkan hak untuk menggunakan tanda SNI Bina UMK secara gratis.
BACA JUGA: Bantu UMK, BSN Siap Berkolaborasi dengan LKPP
“Ini merupakan komitmen BSN dalam mendukung kemudahan berusaha bagi pelaku UMKM yang menjadi salah satu tulang punggung pemulihan ekonomi nasional di Indonesia,” terang Kukuh.
Sejalan dengan hal itu, BSN bersinergi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), mengintegrasikan produk yang sudah bertanda SNI, terutama produk UMKM, dengan Katalog Elektronik LKPP pada 2022.
Hal itu guna memastikan produk UMKM yang telah memiliki sertifikat SNI dapat memasarkan produknya melalui Katalog Elektronik LKPP.
Upaya tersebut akan mendukung UMKM di Indonesia untuk naik kelas dan siap bersaing di pasar nasional maupun global.
"Oleh karena itu, standardisasi dan penilaian kesesuaian bisa menjadi katalisator pemulihan ekonomi nasional,” tambah Kukuh.
Selain meluncurkan program SNI Bina UMK, banyak program lain yang sukses dilaksanakan BSN di tahun 2022. Mengambil momentum Indonesia sebagai Presidensi G20, BSN bersama World Standard Cooperation (WSC) – yang terdiri dari International Electrotechnical Commission (IEC), International Organization for Standardization (ISO), dan International Telecommunication Union (ITU) – serta partisipasi dari World Trade Organization (WTO), menyelenggarakan G20 International Standards Summit 2022 di Bali, tanggal 20 Oktober 2022.
Dalam pertemuan mengenai standardisasi ini, Badan standar internasional — IEC, ISO dan ITU — mengimbau para pemimpin dunia untuk mengakui, mendukung, dan mengadopsi standar internasional guna memenuhi tujuan G20 yang ditetapkan dalam tema “Recover Together, Recover Stronger”.
“Ketiga badan global tersebut mengeluarkan deklarasi bersama pada acara International Standards Summit di Bali yang didukung oleh perwakilan standardisasi dari negara-negara G20,” jelas Kukuh. (esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Disentil Presiden Sertifikasi SNI untuk UKM Mahal, BSN Buat Gebrakan Ini
Redaktur : M. Rasyid Ridha
Reporter : Mesyia Muhammad