jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa menyebut kekhususan Jakarta tidak hilang meskipun legislatif bersama pemerintah sudah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Tentang Ibu Kota Negara (RUU IKN).
"Enggak batal, kan, UU kekhususan DKI enggak dibatalkan, tidak automatis. Ini, kan, dua UU yang berbeda," kata legislator Fraksi Partai NasDem itu ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (19/1).
BACA JUGA: Prof Jimly Usul Nama DKE Jakarta, Lembaga Ini Tak Perlu Pindah ke IKN Nusantara
Menurut Saan, RUU IKN yang sudah disahkan hanya mencantumkan aturan tentang pengalihan status ibu kota dari DKI Jakarta ke Nusantara.
"Nah, tinggal nanti setelah tidak lagi menjadi ibu kota, ini akan melabeli DKI seperti apa," beber Saan.
BACA JUGA: Ahok Diisukan Jadi Kepala Otorita IKN Nusantara, Fadli Zon Bereaksi, Simak
Anggota DPR dari Daerah Pemilihan VII Jawa Barat itu menyebut legislatif akan membahas status DKI Jakarta setelah tidak menjadi ibu kota.
Sebab, kata Saan, DKI Jakarta ialah provinsi yang memiliki nilai historis. Kemudian provinsi dengan ikon Monas itu memiliki aset banyak sejak ditetapkan sebagai ibu kota.
BACA JUGA: Kolonel Siswo Pimpin Penyergapan 8 Kapal Pencuri Batu Bara, Lihat
"Jadi, nanti kami akan bicarakan, karena kemarin di Pansus DPR semua sepakat untuk DKI ini setelah tidak menjadi ibu kota. Statusnya akan dibicarakan lebih lanjut," tutur Kang Saan sapaan politikus Partai Nasdem itu.
DPR sebelumnya mengesahkan RUU IKN menjadi perundang-undangan melalui Rapat Paripurna yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/1).
Ketua DPR Puan Maharani yang mengetuk palu pengesahan aturan tersebut. Perwakilan fraksi menjawab setuju ketika legislator Fraksi PDIP itu memimpin sidang paripurna pengesahan RUU IKN.
"Kami menanyakan kepada setiap fraksi apakah RUU IKN dapat disetujui menjadi undang-undang," tanya Puan yang disahut perwakilan fraksi dengan jawaban setuju.(ast/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
Redaktur : Friederich
Reporter : Aristo Setiawan