jpnn.com, JAKARTA - Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi menyoroti mengenai kebijakan bagasi berbayar.
Setelah maskapai Lion Air mengenakan kebijakan bagasi berbayar, hal serupa akan diikuti oleh Citilink.
BACA JUGA: Sudah ada Penumpang yang Membeli Bagasi Berbayar?
Kemenhub bahkan sudah memberikan lampu hijau untuk hal tersebut dengan catatan diperlukan waktu dua minggu untuk sosialisasi.
"Bagi YLKI, ini bukan perkara sosialisasi saja, tetapi menyangkut hak konsumen yang berpotensi dilanggar," ujar Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi lewat pesan WhatsApp, Jumat (11/1).
BACA JUGA: Ditjen Udara Kawal Pemberlakuan Tarif Bagasi
Sebab faktualnya pengenaan bagasi berbayar pengeluaran konsumen untuk biaya transportasi pesawat menjadi naik.
"Dengan demikian, bagasi berbayar adalah kenaikan tarif pesawat secara terselubung. Pengenaan bagasi berbayar berpotensi melanggar ketentuan batas atas atas tarif pesawat," kata Tulus.
BACA JUGA: Citilink Indonesia Akan Berlakukan Biaya Bagasi
Karena itu, seharusnya Kemenhub bukan hanya meminta pihak maskapai untuk menunda pemberlakuan bagasi berbayar, tetapi juga mengatur besaran dan mengawasi pelaksanaan bagasi berbayar tersebut.
"Jika tak diatur diawasi, pengenaan bagasi berbayar adalah tindakan semena-mena maskapai, karena hal tersebut bisa menyundul tarif batas atas bahkan menyundul tarif maskapai yang selama ini menerapkan full services policy, seperti Garuda, dan Batik. Sementara service yang diberikan Lion Air, dan nantinya Citilink masih berbasis low cost carrier," tutur Tulus.
"Ini jelas tindakan tidak adil bagi konsumen. Kalau bagasi berbayar diterapkan tanpa standar harga yang jelas, lalu apa gunanya kebijakan tarif batas atas dan batas bawah pada pesawat?," imbuh Tulus.(chi/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Lion Air Group Diberi Waktu 2 Minggu
Redaktur & Reporter : Yessy