jpnn.com, JAKARTA - Bea Cukai menjalin sinergi dengan Perum Bulog Sumatera Utara dan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) untuk membahas kondisi arus logistik kebutuhan pangan dan penerapan National Logistics Ecosystem (NLE),
Sinergi itu dilakukan bersama dua unit vertikal Bea Cukai, masing-masing Bea Cukai Belawan dan Gresik.
BACA JUGA: Penyelundupan 184 Ribu Rokok Ilegal Digagalkan, Bea Cukai Batam Terapkan Ultimum Remedium
Pada Selasa (14/5), Bea Cukai Belawan menerima kunjungan dari Perum Bulog Sumut.
Dalam pertemuan itu, keduanya membahas kendala yang terjadi akibat keterlambatan perizinan impor beras beberapa waktu lalu.
Meskipun kendala yang terjadi bukan dalam lingkup proses kepabeanan, tetapi Bea Cukai Belawan senantiasa membuka ruang diskusi dalam menyelesaikan kendala yang terjadi dengan tetap berpegang pada ketentuan yang berlaku.
BACA JUGA: Ini yang Dilakukan Bea Cukai untuk Mengetahui Kendala yang Dialami Pelaku Usaha
Diketahui beras termasuk komoditas yang dibatasi impornya, sehingga memerlukan perizinan dari beberapa instansi terkait.
Dalam proses clearance baik impor maupun ekspor, sistem layanan kepabeanan (CEISA) sudah terintegrasi dengan dengan sistem Lembaga Nasional Single Window (LNSW) yang juga terkoneksi dengan database perizinan dari setiap instansi penerbit aturan atas barang yang dilarang maupun dibatasi ekspor impornya.
BACA JUGA: Bea Cukai Yogyakarta Fasilitasi Perusahaan Ini Ekspor Pakaian jadi ke Jerman
“Jadi, sepanjang persyaratan perizinan dari masing-masing instansi penerbit aturan telah terbit dan masuk dalam sistem LNSW, maka proses kepabeanan pun akan cepat dan akan segera memberikan respon,” jelas Kasbudit Humas dan Penyuluhan Bea Cukai, Encep Dudi Ginanjar.
Kemudian di Jawa Timur (15/05), Bea Cukai Gresik turut hadir dalam kunjungan Stranas PK KPK ke PT Wilmar Nabati Indonesia untuk mengetahui proses dan dampak implementasi NLE bagi perusahaan.
Implementasi NLE yang mencakup berbagai fitur digital, seperti SSM Pengangkut, SSM QC, SIPT, manifes domestik DO SP2 online, autogate, SITD, dan single billing memberikan landasan yang kuat bagi terciptanya ekosistem logistik yang lebih efisien dan bersih dari praktik korupsi.
Encep menegaskan, kunjungan Stranas PK KPK ke PT Wilmar Nabati Indonesia merupakan langkah strategis untuk memastikan implementasi NLE berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.
Pengawasan dan evaluasi langsung KPK pun menunjukkan komitmen kuat pemerintah dalam menciptakan ekosistem logistik yang transparan, efisien, dan bebas korupsi.
PT Wilmar Nabati Indonesia pun menyampaikan bahwa penerapan NLE berhasil menekan biaya logistik secara signifikan efisensinya 50% setelah mandatori SSm QC.
Penurunan biaya ini tentu saja memberikan dampak positif terhadap efisiensi operasional perusahaan, sehingga meningkatkan daya saing di pasar global.
Selain itu, digitalisasi yang diusung NLE, melalui integrasi berbagai sistem dan proses yang lebih transparan dan akuntabel, terbukti mampu mengurangi potensi terjadinya korupsi. (jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Bea Cukai Probolinggo & Pemda Edukasi Pemberantasan Rokok Ilegal
Redaktur & Reporter : Dedi Sofian