Bahaya Jika SBY Abaikan Kritik

Rabu, 02 Desember 2009 – 17:26 WIB
JAKARTA - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) La Ode Ida menyarankan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk tidak mengabaikan sikap para pihak yang dahulunya mendukung dan kini berbalik arah mengkritisi berbagai kebijakan SBY mengurus bangsa ini.

"SBY harus mencermati beberapa tokoh bangsa seperti Syafei Maarif, Din Syamsuddin dan Hasyim Muzadi yang dulunya mendukung atau setidak-tidaknya menutup mata terhadap sikap SBY kini berbalik arah mempertanyakan berbagai kebijakan SBY dalam menyelesaikan berbagai masalah bangsa," tegas La Ode Ida, dalam dialog kenegaraan bertema 'Skandal Century dan Stabilitas Pemerintah' di Gedung DPD, komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Rabu (2/12).

Akibat lambatnya SBY dalam merespon berbagai kritikan yang dilontarkan oleh beberapa tokoh akhir-akhir ini memberi peluang besar bagi publik untuk memperlihatkan sikap keraguannya terhadap kepeminpinan Presiden SBY pada 5 tahun mendatang"Bahkan aksi ketidakpuasan publik terhadap SBY itu juga terjadi secara masif," ungkap La Ode Ida.

Situasi ini lebih diperparah dengan adanya gejala di DPR yang secara membabi-buta mendukung pemerintahan

BACA JUGA: Giliran Hartati Murdaya Polisikan Bendera

Hal itu dapat dilihat dari sikap DPR yang membiarkan presiden membentuk berbagai satuan tugas (satgas) yang pada akhirnya menjadi tembok tebal pembatas komunikasi presiden dengan rakyat yang telah memilihnya


"Rakyat butuh tindakan kongrit dari presidennya

BACA JUGA: 35% Anggaran Proyek Pemerintah Rawan Dikorupsi

Dan para menterinya harus digiring untuk mengeluarkan berbagai kebijakan yang menguntungkan rakyat
Untuk apa membuat satgas-satgas sementara para menterinya tidak bekerja untuk kepentingan rakyat yang telah menjadikan SBY sebagai presiden," tegas La Ode Ida lagi.

Menjawab pertanyaan soal kehadiran Pansus Angket DPR skandal Bank Century, La Ode Ida tidak punya keyakinan bahwa pada akhirnya pansus itu bisa mendatangkan sesuatu yang bermanfaat bagi rakyat banyak

BACA JUGA: KPK Ajak BPK Teliti Kerugian Negara

"Pansus itu produk politik dan hasilnya juga lebih bersifat politis yang substansinya bagi-bagi kekuasaan dan kepuasanDalam politik ada adagium, saya dapat apa dan anda dapat apa jika suatu soal kita selesaikan," imbuh Wakil Ketua DPD.

Dia juga mempertanyakan sikap Amien Rais yang dari awal meminta kerja Pansus DPR cukup membidik Boediono saja"Amien Rais mau apa lagi, koq memberi masukan ke Tim 9 lebih pada pembatasan mereka dalam bekerja untuk mengungkap skandal Century iniJangan-jangan beliau punya orang lagi untuk dijadikan sebagai wakil presiden menggantikan Boediono.

Sementara itu, mantan Ketua Pansus Bank Bali, Lili Asdjudiredja merasa aneh ketika para anggota dewan berebut untuk menjadi Ketua Pansus"Apa mereka sadar bahwa dibalik jabatan Ketua Pansus DPR itu terdapat godaan yang sangat luar biasaTermasuk godaan untuk mendapatkan jabatan menteri jika hasil kerja pansus sesuai dengan yang diinginkan pihak-pihak tertentu."

Secara lebih terang, pakar hukum tata negara Margareto menyebut contoh akhir dari kerja Pansus BBM yang dipimpim oleh Anggota DPR dari Fraksi PAN Zulkifli Hasan"Pansus BBM hingga kini tidak memberikan pertanggungjawaban kerjanya ke publikSelang beberapa tahun, Zulkifli Hasan dapat jabatan jadi Menteri Kehutana," ungkap Margareto(fas/JPNN)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Plt Pimpinan KPK Siap Direposisi


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler