jpnn.com - Bahlil Lahadalia menjadi perhatian publik karena pernyataannya yang viral. Sebagai menteri investasi dan kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil seharusnya berbicara mengenai portofolionya.
Akan tetapi, kali ini Bahlil viral karena loncat pagar. Dia membuat pernyataan politik yang bikin heboh.
BACA JUGA: Habib Kribo
Bahlil menyatakan para pengusaha menginginkan masa kepresidenan Joko Widodo diperpanjang sampai 2027, karena mereka ingin keberlanjutan pembagunan dan pemulihan ekonomi yang sekarang sedang berjalan bisa terjamin. Kontan pernyataan Bahlil mendapat reaksi luas, rata-rata menentangnya.
Airlangga Hartarto, menteri koordinator ekonomi yang notabene 'atasan' Bahlil di kabinet, menyatakan secara tegas bahwa pemerintah sudah menetapkan 2024 sebagai tahun pelaksanaan pilpres. Itu berarti tidak ada lagi wacana memperpanjang masa jabatan Jokowi sampai tiga periode, atau menambahinya sampai 2027.
BACA JUGA: Boneka Arwah
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekartnoputri saat berpidato pada ulang tahun ke-49 partainya, (10/1), menegaskan ketidaksetujuannya terhadap gagasan perpanjangan masa jabatan kepresidenan tiga kali. Jokowi juga beberapa kali mengatakan tidak berminat menambah masa jabatan.
Parpol-parpol anggota koalisi juga ramai-ramai menyerang Bahlil, bahkan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyebutnya tidak memahami konstitusi.
BACA JUGA: Para Pangeran
Bahlil berdalih bahwa dia mewakili aspirasi kalangan pengusaha yang dalam sebuah survei menyatakan ingin agar pembangunan ekonomi tetap berkelanjutan. Oleh karena itu, kalangan usaha menghendaki masa kepresidenan Jokowi diulur sampai 2027.
Partai Amanat Nasional (PAN) tidak percaya pernyataan Bahlil dan mengangap data dari survei yang dijadikan dalih itu tanpa bukti. PAN pun meminta data tentang pihak yang mengatasnamakan pengusaha itu dibuka supaya jelas pelaku usaha mana yang menghendaki perpanjangan itu.
Musyawarah Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga tegas menolak wacana perpanjangan jabatan presiden tiga kali, ataupun wacana perpanjangan sampai 2027. PKS mengimbau seluruh elite bangsa taat dan patuh terhadap konstitusi UUD 1945.
Isu perpanjangan masa kepresidenan tiga periode sudah layu sebelum berkembang, ibarat mobil yang kehabisan bensin dan bannya kempes di tengah jalan. Pengusaha survei Mohammad Qodari yang menjadi pentolan pengusung tiga periode kepresidenan pun sudah tidak pernah bersuara lagi. Ia menyadari sepenuhnya idenya itu tidak laku di pasaran politik.
Namun, tidak ada hujan tidak ada angin, tetiba Bahlil bicara lagi soal isu yang sudah setengah basi itu. Oleh karena itu, ada yang menilai Bahlil sedang caper, cari perhatian.
Malah ada yang menuduhnya sedang menjilat Jokowi karena ingin menutupi kinerja kementeriannya yang tidak menonjol. Ada juga yang mendesak agar Jokowi segera memecat Bahlil.
Bahlil adalah representasi pengusaha muda yang sukses. Ia berada pada lingkaran elite pengusaha nasional yang masuk dalam geng Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) maupun Kamar Dagang dan Industri (KADIN) yang sekarang menjadi menteri di kabinet Jokowi.
Di lingkaran itu ada Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Menteri Perdagangan M Lutfi, dan Rosan P Roeslani yang sekarang menjadi Duta Besar RI untuk Amerika Serikat. Mereka adalah entrepreneur muda yang menjadi bagian dari kelas menengah ekonomi, yang biasanya menjadi kelompok kelas menengah yang independen dan mempunyai daya tawar yang tinggi terhadap kekuasaan.
Namun, di Indonesia kalangan kelas menengah ekonomi itu tidak menjadi bagian dari kelas yang indenpenden, karena mereka justru dependen kepada kekuasan. Kelas menengah ekonomi yang independen menjadi kekuatan demokrasi yang sangat penting.
Dalam berbagai gerakan demokratisasi, kelas menengah ekonomi dari kalangan entrepreneur ini selalu memainkan peran yang sangat penting. Demokrasi sebuah negara akan sehat dan kuat kalau kelas menengah ini independen.
Di Indonesia kalangan kelas menengah ekonomi ini tidak pernah bisa independen, karena telah terkooptasi oleh kekuasaan. KADIN yang berdiri pada 1968 atau di masa awal Orde Baru semula adalah organisasi pengusaha yang independen.
Akan tetapi, seiring dengan makin kuatnya dominasi politik Orde Baru, KADIN pun terkooptasi oleh kekuasaan dan menjadi bagian dari korporatisme negara.
Para pengusaha yang mewakili kekuatan modal adalah kekuatan penting yang bisa menentukan arah demokrasi, tetapi kapitalisme di Indonesia berbeda dengan kapitalisme di Barat yang lahir dari spirit protestanisme dan calvinisme.
Kapitalisme Barat melahirkan revolusi industri yang memunculkan kelas menengah ekonomi baru yang kemudian menjadi kekuatan utama demokrasi.
Di Indonesia dan Asia Tenggara, kapitalisme yang murni dan independen seperti di Barat tidak pernah benar-benar ada. Kapitalisme Indonesia adalah kapitalisme semu.
Studi Yoshihara Kunio (1988) mencatat kapitalisme Indonesia adalah bagian dari kapitalisme Asia Tenggara yang lahir secara semu dan tidak punya karakter independen.
Kapitalisme semu disebut sebagai ‘Ersatz Capitalism’ kapitalisme palsu, atau kapitalisme kawe yang oleh Kunio dibedakan dengan istilah kewirausahaan. Orang-orang Indonesia dan Asia merasa risi dengan sebutan kapitalis meskipun sebenarnya mereka adalah kapitalis.
Dalam definisi Kunio, kapitalisme merupakan kegiatan ekonomi yang skala operasinya besar dengan modal yang besar pula. Kunio juga menggunakan definisi kapitalisme konvensional yang menekankan adanya kepemilikan usaha pribadi dan usaha bebas. sedangkan wirausaha hanya menjalankan bisnis dalam lingkup kecil dengan modal yang terbatas.
Yang dimaksud dengan kapitalisme semu adalah kemunculan kapitalisme di Asia Tenggara yang didominasi modal asing. Sifat semu dalam kapitalisme Asia Tenggara berasal dari fakta bahwa perkembangan kapital Asia Tenggara terbatas pada sektor fabrikan dan eksplorasi bahan mentah.
Kapitalisme Asia Tenggara disebut semu karena didominasi oleh kapitalis Tiongkok. Para kapitalis lokal di negara-negara Asean disebut semu karena mereka tidak menunjukkan semangat entrepreneurship yang gigih, tetapi lebih banyak bergantung kepada proyek-proyek pemerintah.
Kapitalis Indonesia masuk dalam kategori ini. Mereka adalah para pemburu rente (rent seeker) yang memburu proyek-proyek pemerintah sebagai sumber pekerjaan utama.
Bersamaan dengan itu, para pemburu rente ini juga memburu proteksi dari pemerintah, konsesi, lisensi, dan hak monopoli. Dalam praktiknya, kapitalisme semu ini menimbulkan berbagai bentuk penyelewengan seperti kolusi, korupsi, dan nepotisme.
Akademisi Ubedillah Badrun yang melaporkan dua anak Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming dan Kaesang Pangarep, ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengutip pandangan Yoshihara Kunio itu dalan laporannya. Dalam kategori itu, Kaesang yang menjadi pengusaha dadakan termasuk dalam kelompok kapitalis semu yang mendapat suntikan modal besar dari perusahaan pemburu rente dari pemerintah.
Menurut pandangan Yoshihara Kunio, para pengusaha Indonesia dari berbagai kelas dan golongan sampai sekarang masih masuk dalam kelompok kapitalis semu. Fenomena para pengusaha yang masuk dalam gerbong kekuasaan semakin memperkuat bukti adanya kapitalisme semu.
Para pengusaha yang sekarang menjadi pemilik partai juga menjadi bukti kuatnya kapitalisme semu di Indonesia. Fenomena 'peng-peng' penguasa-pengusaha menjadi hal yang umum.
Mereka memburu rente, proteksi, koneksi, konsesi, dan lisensi dari kekuasaan. Oleh karena itu, sangat sulit mengharapkan mereka menjadi kekuatan kelas menengah independen yang menjadi kekuatan utama demokrasi.
Para pengusaha muda seperti Bahlil dan kawan-kawannya itu juga menjadi bagian dari kapitalisme semu. Anak-anak muda itu diharapkan bisa menjadi pengusaha yang profesional dan mandiri dari kekuasaan.
Dalam praktiknya, ternyata mereka sama saja dengan generasi peng-peng yang hobi memburu rente dan proteksi.(***)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jokowi & Batu Bara
Redaktur : Antoni
Reporter : Cak Abror