Bahtiar Kemendagri Sempat Bicara dengan Megawati & Olly Dondokambey, Lihat Itu

Selasa, 21 Juni 2022 – 17:41 WIB
Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar di antara Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Olly Dondokambey. Foto: Humas Kemendagri

jpnn.com, JAKARTA - Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar menyerahkan bantuan keuangan partai politik dari pemerintah kepada PDI Perjuangan sebesar Rp 27 miliar.

Secara simbolis, penyerahan bantuan keuangan partai politik dari APBN itu dilakukan di sela-sela pengarahan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di Rakernas ll PDIP, di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Selasa (21/6).

BACA JUGA: Bahtiar Kemendagri Selasa di Acara PDIP, Kamis di Rakernas NasDem

Penyerahan bantuan keuangan partai politik itu diawali Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang mempersilakan Bahtiar memasuki aula Sekolah Partai.

Selanjutnya, Bahtiar bersama Bendaraha Umum Olly Dondokambey meneken dokumen serah terima bantuan tersebut.

BACA JUGA: Jelang Pemilu 2024, Ini Pesan Bahtiar Kemendagri dan Brigjen Ahmad Nurwakhid

Olly Dondokambey lantas mengantar dokumen itu untuk diteken Ketua Umum PDIP Megawati.

Disebutkan dalam siaran pers DPP PDIP, sempat terjadi percakapan ringan di antara Megawati, Olly, dan Bahtiar.

BACA JUGA: Terbit 278.258 NIP PPPK, Mayoritas Belum Mendapat SK, BKN: Jangan Zalim kepada Guru!

Peserta Rakernas II PDIP langsung kompak bertepuk tangan saat mendengar pernyataan Olly yang menyebut bantuan keuangan partai ini lebih besar dari yang diterima sebelumnya.

Dalam sejumlah kesempatan Bahtiar menjelaskan bahwa parpol merupakan sendi utama dalam sebuah negara demokrasi.

“Indonesia berhenti menjadi negara demokrasi jika tidak ada partai politik yang mandiri dan sehat,” ujar salah satu kandidat Pj Gubernur DKI Jakarta itu.

Dia mengatakan dukungan negara untuk memperkuat sistem kepartaian salah satunya adalah memberi alokasi keuangan negara kepada partai politik.

Bantuan keuangan dari negara itu diperlukan karena saat ini masih dalam fase transisi demokrasi.

Birokrat bergelar doktor itu menegaskan, penggunaan uang yang berasal dari APBN/APBD diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota parpol dan masyarakat dan selanjutnya dapat digunakan untuk operasional sekretariat partai politik. (sam/jpnn)

Simak! Video Pilihan Redaksi:


Redaktur & Reporter : Soetomo Samsu

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler