jpnn.com, JAKARTA - Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP) Achmad Baidowi mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) jengah karena terseret secara politik akibat para menteri Kabinet Indonesia Maju memainkan isu penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.
Oleh karena itu, kata dia, Presiden Jokowi perlu menyampaikan secara terbuka larangan kepada para menteri untuk berbicara mengenai isu penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden tersebut.
BACA JUGA: Faisal Basri: Jokowi Menghadiahi Rakyat dengan Inflasi
"Jadi, beliau (Jokowi) perlu menyampaikan secara terbuka kepada publik bahwa tidak ada lagi wacana penundaan pemilu," kata Baidowi ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/4).
Wakil ketua Badan Legislasi DPR yang akrab disapa Awiek itu mengatakan Jokowi juga merasa usul penundaan Pemilu 2024 tidak disampaikan oleh pejabat yang berwenang.
BACA JUGA: Demo 11 April Terkait Presiden Jokowi? Kombes Zulpan Bilang Begini
Dia mencontohkan isu itu justru sempat digaungkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.
"Contoh menteri investasi bicara penundaan pemilu. Menko Marves bicara penundaan pemilu," kata Awiek.
BACA JUGA: Begini Alasan Jokowi Melunak soal Isu Penundaan Pemilu & Jabatan Presiden Tiga Periode
Anggota Komisi VI DPR itu menambahkan langkah menteri yang bertindak di luar wewenang mengakibatkan Jokowi jengah.
Seharusnya, kata dia, menteri yang mengurusi investasi bisa membahas tentang pembangunan IKN Nusantara.
"Kenapa (menteri yang mengurusi investasi, red) tidak bicara tentang masuknya investasi di Indonesia terkait IKN, itu, kan, masih mending," kata Awiek. (ast/jpnn)
Redaktur : M. Kusdharmadi
Reporter : Aristo Setiawan