jpnn.com, JAKARTA - Pengamat Pendidikan Ubaid Matraji mengungkapkan, akan terjadi kebodohan massal dan kegagalan bonus demografi bila masalah kekurangan guru PNS dalam lima tahun ke depan tidak diselesaikan.
Bencana itu bisa saja terjadi lantaran pemerintah tidak fokus pada peningkatan mutu pendidikan dan lebih mementingkan pembangunan infrastruktur salah satunya dengan proyek ambisiusnya pembangunan ibu kota negara (IKN) baru.
BACA JUGA: Gelombang Guru PNS Pensiun Bakal jadi Ancaman Serius, Jangan Anggap Sepele
"Yang kami lihat, tidak ada kebijakan pemerintah yang strategi untuk mengatur tata kelola tenaga pendidik di sekolah. Akibatnya apa yang hari ini tercermin. Guru yang ada mutunya rendah, masih banyak kekurangan guru, yang honorer dibiarkan menggantung tanpa status," terang Ubaid kepada JPNN.com, Minggu (10/5).
Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) itu menambahkan, kondisi tersebut berdampak pada kualitas pendidikan di Indonesia.
BACA JUGA: Pimpinan Honorer Non-K2 Sering Komunikasi dengan Kepala BKN, Oh Ternyata
Jangan heran jika tingkat literasi siswa Indonesia rendah dan skor PISA (Programme for International Student Assessment) tiap rahun trennya merosot.
Dalam situasi pandemi seperti ini, pemerintah juga dinilai abai terhadap sektor pendidikan.
BACA JUGA: Para Tahanan Paksa Ferdian Paleka Hanya Pakai Celana Dalam
Padahal sektor ini juga sangat terdampak dan korbannya banyak sekali.
"Carut marut masalah pendidikan karena tidak ada sinkronisasi antarkebijakan, juga integrasi antarkementerian terkait sektor pendidikan. Pendidikan belum menjadi sektor yang utama. Padahal kalau mau SDM unggul ya pendidikannya dong yang diutamakan," kritiknya.
Ubaid menyentil sikap agresif pemerintah yang masih berambisi membangun IKN.
Harusnya pemerintah memahami, infrastruktur sehebat apapun tanpa disokong SDM unggul pasti tidak akan mampu berdiri kokoh, dan nilai gunanya juga rendah.
Kondisi ini diperparah dengan rendahnya sinkronisasi dan integrasi antara pusat serta daerah.
"Semua pihak harus sadar, sektor pendidilan ini kan urusan bersama pusat dan daerah. Sampai saat ini masih jalan sendiri-sendiri dan belum sinkron," pungkasnya.
Sebelumnya, Ketum Ikatan Guru Indonesia (IGI) Muhammad Ramli Rahim mengatakan, Dirjen GTK (Guru dan Tenaga Kependidikan) Kemendikbud Iwan Syahril akan menghadapi masalah besar terkait kekurangan guru. Pasalnya, saat ini lebih dari 60% guru berstatus non-PNS
Bahkan Ramli memprediksikan kekurangan guru akan semakin besar dalam 5 tahun ke depan. Lantaran jumlah guru pensiun juga membesar.
Dia menyebutkan, tahun 2020, ada 72.976 guru pensiun. Lalu tahun 2021 ada 69.757.
Selanjutnya tahun 2022 ada 86.650, tahun 2023 ada 83.841 dan tahun 2024 ada 78.420 guru PNS yang pensiun. (esy/jpnn)
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad