JAKARTA - Tidak sepenuhnya para wakil rakyat menghentikan langkah untuk kunjungan kerja (kunker) ke luar negeriBadan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN), salah satu alat kelengkapan DPR, Senin (8/11) memutuskan untuk berangkat ke Belanda
BACA JUGA: Bantah Dahulukan RUU Penyelenggara Pemilu
Keberangkatan itu tetap menimbulkan sorotan karena publik berharap agar DPR melakukan moratorium (penundaan) kunker saat negara dilanda bencanaDi internal DPR sendiri, sebenarnya ada yang memboikot "pelesir" ke Belanda tersebut
BACA JUGA: KPU Takut Kedodoran Lagi
Tiga fraksi, yakni Golkar, PAN, dan Gerindra, menolak berangkatBACA JUGA: PD Usung Perwira Polisi jadi Cabub Bolmong
Praktis, yang berangkat hanya utusan empat fraksi, yakni dari PDIP, PKS, PKB, dan PPP.Empat anggota DPR yang tetap nekat berangkat itu adalah Eva Kusuma Sundari (PDIP), MShohibul Iman (PKS), Nur Yasin (PKB), dan Mustafa Assegaf (PPP)Menurut Eva, keberangkatan BAKN ke Eropa tersebut tidak menguras APBNBAKN melakukan kunker dengan memanfaatkan hibah Asian Development Bank (ADB) yang bersumber dari pemerintah Belanda
"Dana hibah tersebut dimasukkan dalam mekanisme APBN yang tertera dalam DIPA Sekretariat DPRKami jamin tidak double budget," tegas Eva saat memberikan keterangan di gedung DPR kemarin, didampingi Shohibul.
Eva menyampaikan, wakil BAKN akan berangkat pada 15 NovemberBersama para wakil dari BPK, Bappenas, dan Kemendagri, mereka akan berada di Negeri Kincir Angin sampai 19 NovemberProgram bantuan ADB tersebut bertujuan mendorong pelaksanaan akuntabilitas keuangan negara.
"Bagi BAKN, sasaran dari kunjungan ini menggali bagaimana memperkuat peran DPR dalam pengawasan keuangan negara," terang EvaBAKN merupakan alat kelengkapan yang baru di DPRLembaga yang mulai dibentuk pada periode sekarang itu bertugas melakukan penelaahan terhadap temuan hasil pemeriksaan BPK yang disampaikan kepada DPR.
Selama lima hari di Belanda, Eva memastikan bahwa agenda BAKN sangat padatMulai bertemu Komisi Sektoral dan Komisi Anggaran Parlemen Belanda, Kementerian Keuangan Belanda, sampai Dutch Court of Auditors atau BPK-nya Belanda"Saya jamin tidak ada ngelencer segala macamCuma di Den Haag tok," ucapnya.
Dari kunjungan ke Belanda tersebut, tambah Eva, diharapkan bisa diperoleh referensi untuk memperkuat kewenangan BAKNMenurut dia, saat ini berbagai hasil kajian BAKN terhadap laporan BPK sering tidak digubris saat disampaikan ke komisi-komisi terkait.
Bukankah Fraksi PDIP telah melarang anggotanya kunker ke luar negeri" "Saya sudah dapat izin dari Pak Tjahjo (Ketua FPDIP Tjahjo Kumolo, Red)," jawabnyaDia menyebut, bila argumentasinya karena membebani uang negara, studi banding ke Belanda kali ini bersumber dari dana hibah.
Menanggapi rangkaian bencana yang tengah melanda Indonesia, Eva menuturkan, penyelenggaraan negara harus tetap berjalan"Meskipun ada bencana, perbaikan kinerja keuangan harus jalanMOU harus kita kerjakanIni juga bagian dari perbaikan hubungan kedua negara," tegas Eva.
Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso menyarankan BAKN menunda kunjungannya ke Belanda sampai situasi nasional pulihMeskipun dana studi banding BAKN tidak bersumber dari APBN"Yang jadi soal bukan asal dananyaKalau nanti lewat jalur APBN pun jangan dipermasalahkanCuma, suasana negeri kan lagi prihatin begini," ujar ketua DPP Partai Golkar itu.
Pengawasan Haji Tetap Bawa Istri
Selain BAKN, Komisi VIII DPR juga akan melakukan pengawasan haji ke Tanah Suci MakkahKetua Tim Pengawas Haji Tahap II Ahmad Zainuddin menyatakan, rombongan komisi VIII akan berangkat hari ini (9/11)
Rombongan tahap II itu menggantikan tim pengawas tahap I sebelumnya yang sudah bekerja pada 17 November lalu"Berangkat besok (hari ini, Red)," kata Zainuddin di gedung parlemen, Jakarta, kemarin.
Sejatinya, rombongan komisi VIII berjumlah 12 orangNamun, Ketua Komisi VIII Abdul Kadir Karding dan Wakil Ketua Gondo Radityo Gambiro membatalkan keikutsertaanKeduanya kini fokus dalam pengawasan pascabencana di Merapi, Mentawai, dan WasiorUnsur dari pimpinan yang akan berpartisipasi di pengawasan haji adalah Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan.
Apakah tim akan mengajak keluarga? Zainuddin mengakui, sebagai ketua tim pengawas haji, dirinya juga mengajak istri dan satu pendampingKeberangkatan keduanya dibebankan melalui biaya sendiriZainuddin menegaskan, keikutsertaan istri ke Tanah Suci tidak akan mengganggu tugas utama yang diemban
"Justru kami pusing kalau tidak ada pendamping," ungkapnyaMenurut Zainuddin, akan ada pemisahan saat dirinya melakukan tugas pengawasan dengan kegiatan lain-lain(pri/bay/c9/tof)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Proses Pilkada Minsel Digugat ke MK
Redaktur : Tim Redaksi