jpnn.com, LAMPUNG - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bekerja sama dengan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) mengadakan pertemuan dan diskusi dengan para anggota Bakohumas kementerian/lembaga, 11-13 Juli 2018 di Provinsi Lampung.
Pertemuan ini sebagai bagian dari pelaksanaan lima tugas government public relation (GPR) yang harus dilakukan yaitu: sosialisasi program, capaian kinerja dan kebijakan pemerintah; edukasi/literasi masyarakat; kampanye program; counter narasi; dan nation branding.
BACA JUGA: KLHK Terbitkan Buku The State of Indonesias Forest 2018
Hal ini juga sebagai bentuk penyebarluasan informasi dan meningkatkan komunikasi antar Praktisi Humas Pemerintah, serta sebagai sarana sosialisasi khususnya tentang pengelolaan kawasan konservasi Taman Nasional Way Kambas di Provinsi Lampung.
Mewakili Sekretaris Jenderal KLHK saat membuka acara, Kepala Biro Humas KLHK Djati Witjaksono Hadi menyatakan Pertemuan Forum Tematik Bakohumas merupakan momen yang penting dalam rangka mensinergikan dan meningkatkan kerja sama antarhumas pemerintah.
BACA JUGA: KLHK Raih BKN Award Pengelola Kepegawaian Terbaik
Melalui forum ini komunikasi publik Kabinet Kerja meliputi kebijakan dan program pemerintah dapat dikelola serta dikoordinasikan melalui para praktisi kehumasan pemerintah.
"Lebih jauh kegiatan ini juga dapat mendukung implementasi fungsi Government Public Relations (GPR) dan memberikan pemahaman terkait Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik," kata Djati.
BACA JUGA: Pantauan Hotspot Nihil, Manggala Agni Tetap Waspada
Hal senada disampaikan oleh Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo selaku Ketua Umum Bakohumas, yang diwakili Staf Ahli Menteri Kominfo Bidang Komunikasi dan Media, Gun Gun Siswadi yang menyatakan sekarang humas pemerintah bermain dalam perebutan ruang; baik di dunia maya maupun dunia nyata dalam pertempuran informasi.
"Jangan menggunakan cara-cara konvensional saja. Humas harus proaktif. Tidak ada komunikasi yang sempurna, oleh sebab itu harus membangun komunikasi baik offline maupun online," ucap Gun Gun.
Setiap K/L wajib memiliki tim respons cepat (quick response) dan tim komunikasi digital (medsos). Dicontohkan Gun Gun, Kominfo memiliki Sistem Informasi Komunikasi Publik (SIKP) yang digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi K/L. Melalui SIKP framing konten informasi pemerintah dibuat.
"Mari bersama-sama aktif dalam menderaskan informasi terkait program pemerintah di media yang dimiliki instansi masing-masing," ajak Gun Gun.
Kegiatan forum tematik kali ini diikuti 60 peserta dari 20 kementerian/lembaga. Juga hadir dari Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, UPT KLHK Provinsi Lampung, dan Korem Garuda Hitam Lampung.
Selain diskusi, juga dilaksanakan kunjungan lapangan ke Taman Nasional Way Kambas Kamis pagi (12 Juli 2018) dengan obyek kunjungan ke Pusat Latihan Gajah, Suaka Rhino Sumatera dan Susur Sungai Way Kanan di Taman Nasional Way Kambas. (adv/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Inovasi Perhutanan Sosial dan TORA Sejahterakan Masyarakat
Redaktur : Tim Redaksi