"Kalau JK dicekal, saya akan mundur dari Pansus," kata Bambang, anggota Fraksi Golkar yang juga salah seorang inisiator hak angket Century itu, dalam diskusi bertajuk "Angket Century: Sandiwara Politik Partai Koalisi?", di press room DPD RI, Senayan, Jakarta, Rabu (9/12).
Bambang berjanji bahwa pihaknya akan mendorong Pansus, agar skandal Bank Century diarahkan kepada tuntutan pidananya dan bukan pada tuntutan perdata seperti dalam skandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI)
BACA JUGA: Tak Semua Kelompok Aksi Serang SBY
"Kita harus konsisten, karena BPK telah menetapkan adanya penyalahgunaan kewenangan dalam pengucuran dana," katanya.Menurut Bambang, tanda-tanda awal kegagalan kerja sebuah Pansus akan sangat mudah diketahui oleh masyarakat, jika Pansus ini hanya mengagendakan pelaksana teknis yang terkait dengan kucuran dana talangan Bank Century
BACA JUGA: Mantan Tim 8 Tolak Politisasi Century
Mulai dari Menkeu, Gubernur BI, hingga wakil presiden dan presiden saat itu, harus pula dimintakan keterangannya oleh PansusTerkait hal itu, Irman Putra Sidin justru menilai sikap Bambang yang akan mundur dari anggota DPR itu, sebagai salah satu bentuk sikap yang tidak bertanggung jawab dengan jabatannya
BACA JUGA: Pemberantasan Korupsi Harus dari Istana
"Mestinya jangan mundurJauh akan lebih terhormat jika Bambang Soesatyo 'babak-belur' dulu di Pansus, lalu di-recall oleh GolkarKalau itu terjadi, maka Bambang baru punya alasan kuat untuk mengadu kepada rakyatIni belum apa-apa sudah merencanakan mundurTolong dipikir lagi," sarannya.Sementara itu, anggota DPD asal Maluku, Jhon Pieris, menilai bahwa dalam pengucuran bailout Bank Century sebesar Rp 6,7 triliun telah terjadi kejahatan ekonomi perbankan yang sistemikKarena itu katanya, selayaknya JK diharapkan hadir untuk memberi keterangan"Jangan takut kita benturkan SBY dengan JK, karena saya tahu JK seorang negarawan sejati," katanya.
Penilaian JK yang mengatakan bahwa kasus Century merupakan "perampokan", diartikan oleh Jhon Pieris sebagai pelanggaran dari tatanan hukum dan azas pemerintahan"Di luar, JK mengatakan "perampokan"Artinya, telah melanggar dari tatanan hukum yang ada dan azas pemerintahan yang baik," ujarnya.
Di tempat yang sama, pengamat politik dari UI, Arbi Sanit, menilai bahwa koalisi yang dibangun oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bukanlah koalisi parpol dalam konteks mengurus bangsa dan negara"Koalisi SBY dengan partai peserta Pemilu 2009 itu sebenarnya 'koalisi perkulian'Koalisi para kuli itu saat ini tengah dimanfaatkan oleh presiden untuk kepentingan kekuasaan," tegasnya.
'Koalisi perkulian' tersebut, lanjut Arbi, secara bertahap akan digusur SBY sesuai dengan kondisi dan situasi politik yang berkembang, misalnya dengan mencopot para menteri peserta koalisi"Apalagi anggota koalisi yang ada di Pansus mendorong-dorong agar Boediono dimintai keterangan oleh PansusTunggu saja, korban politik pasti akan berjatuhanDemikian juga halnya dengan rakyatSepanjang rakyat tidak mengusik presiden dan wakil presiden, SBY pasti bersikap akomodatifTapi kalau rakyat mengusik pusat kekuasaan, SBY pasti akan menggunakan berbagai cara untuk menghentikan itu," imbuhnya(awa/fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kinerja Panitia Angket Tak Jauh Beda dengan DPR
Redaktur : Tim Redaksi