jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengajak parlemen Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki dan Australia (MIKTA) lebih gigih meningkatkan partisipasi perempuan dalam perdamaian dan keamanan. Sebab, pelibatan kaum perempuan dalam pengambilan keputusan masih kurang, terutama dalam upaya menciptakan perdamaian dan keamanan.
"Banyak cara yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam perdamaian dan keamanan. Di antaranya, membuat kebijakan yang lebih sensitif terhadap isu gender, membuat diskusi kesetaraan gender lebih inklusif dengan melibatkan kaum laki- laki, mencegah segala bentuk diskriminasi serta meningkatkan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan," ujar Bambang dalam sesi ketiga forum konsultatif MIKTA bertema Women, Peace and Security di Istana Tampak Siring Bali, Minggu (16/09).
BACA JUGA: Menanggapi Putusan MA, Fahri Hamzah Minta PKPU Diubah
Mantan ketua Komisi III DPR RI yang beken disapa dengan panggilan Bamsoet itu menuturkan, peran aktif perempuan dalam dialog dan proses pengambilan keputusan terbukti mampu membawa berbagai perubahan nyata di berbagai tatanan kehidupan. Tak hanya itu, peran perempuan juga sangat krusial dalam mencapai kesejahteraan, keadilan sosial, dan perekonomian global yang inklusif serta berkelanjutan.
"Tidak hanya dalam inisiator perdamaian, perempuan juga dapat memiliki kontribusi penting dalam melawan terorisme dan radikalisme, melalui penguatan dan penyebaran nilai-nilai toleransi di level keluarga dan komunitas. Sifat perempuan yang lebih toleran terhadap perbedaan dan menyikapi konflik lebih pasif, mampu mendorong terciptanya perdamaian dengan efektif," kata Bamsoet.
BACA JUGA: Bamsoet: Ribuan KTP di Tempat Sampah Persoalan Serius
Kepala Badan Bela Negara FKPPI itu memaparkan, konstitusi Indonesia menjamin perempuan untuk berpatisipasi penuh di segala bidang, terutama dalam bidang politik demi berkontribusi dalam memelihara perdamaian. Menurutnya, lebijakan afirmatif Indonesia yang memberikan kuota setidaknya 30 persen perempuan dalam proses politik telah mendorong partisipasi yang setara dalam pembuatan keputusan.
Merujuk data Inter-Parliamentary Union (IPU) 2017, kata Bamsoet, angka rata-rata keterwakilan perempuan di parlemen mencapai 23,6 persen. Sedangkan tingkat keterwakilan perempuan di parlemen Indonesia sudah mencapai 19,8 persen,
BACA JUGA: Pembelaan PDIP untuk Johan Budi dari Tuduhan Fahri Hamzah
“Jumlah tersebut melebihi rata-rata keterwakilan perempuan di parlemen negara-negara Asia sebanyak 19,7 persen,” urai Bamsoet.
Tak hanya itu, lanjut Bamsoet, Indonesia juga aktif mengirimkan pasukan perdamaian PBB yang tergabung dalam Kontingen Garuda ke berbagai wilayah konflik. Sekitar 80 orang di antaranya adalah perempuan.
Pasukan perdamaian perempuan Indonesia juga punya kontribusi penting dalam penyelesaian konflik. Sebab, tentara dari Indonesia dikenal ramah dan fleksibel sehingga mampu merebut hati dan kepercayaan masyarakat di daerah konflik.
"Melihat positifnya kontribusi pasukan perempuan Indonesia dalam misi-misi PBB, Indonesia memiliki visi mengirimkan 4.000 pasukan perdamaian dengan di antaranya target di atas 100 pasukan perempuan. Hal ini sejalan dengan komitmen MIKTA dalam upaya meningkatkan kesetaraan dalam pengambilan keputusan, kepempinan, dan pembangunan perdamaian," tutur Bamsoet.
Wakil Ketua Umum KADIN ini menambahkan, perempuan Indonesia tidak hanya berperan penting dalam perdamaian internasional. Di ranah lokal, perempuan Indonesia mendorong proses perdamaian pasca-konflik Ambon beberapa tahun silam.
Salah satu caranya melalui proses rekonsiliasi di tingkat akar rumput. Sebagai contoh, kaum perempuan dengan latar belakang yang berbeda-beda di Ambon mendirikan gerakan perempuan peduli, membentuk Pasar Baku Bae, hingga penyembuhan luka psikologis bagi korban-korban konflik.
“Inisiatif-inisiatif di ranah lokal yang digagas perempuan ini mampu mengakselerasi proses rekonsiliasi dengan menciptakan ruang interaksi di antara pihak-pihak yang berkonflik. Ini menandakan bahwa perempuan memiliki pendekatan yang berbeda dalam penyelesaian konflik serta dalam menciptakan perdamaian," pungkas Bamsoet.
MIKTA merupakan forum kemitraan antara Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki dan Australia. Dibentuk pada tahun 2013, Mikta bertujuan mendukung pemerintah global yang efektif.
Saat ini Indonesia menjadi ketua MIKTA. Hadir dalam pertemuan itu antara lain Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah, Ketua BKSAP DPR Nurhayati Ali Assegaf, anggota Fraksi Partai Golkar DPR Fadel Muhammad, anggota Fraksi PPP DPR Hazrul Azwar, serta Dirjen Kerjasama Multilateral Kemenlu RI Febrian Ruddyard.
Dari Korea Selatan hadir Ketua Parlemen Korea Selatan Moon Her Sang, anggota parlemen Korea Selatan Lee Soo Hyuck dan Ji Sang Wuk. Australia diwakili Wakil Presiden Senat Australia Sue Lines dan dari Meksiko hadir Dubes Meksiko untuk Indonesia Armando Gonzalo Alvarez.(eno/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ribuan e-KTP Tercecer, Begini Respons Ketua DPR
Redaktur : Tim Redaksi