jpnn.com, JAKARTA - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan pemerintah harus mengoptimalkan data keamanan pribadi di aplikasi PeduliLindungi.
Sebab, aplikasi yang dijadikan sebagai syarat untuk berpergian itu belakangan ini mengalami kebocoran.
BACA JUGA: Polisi Ajak Masyarakat Menggunakan Aplikasi PeduliLindungi untuk Mempermudah Vaksinasi
Terbaru, NIK yang diduga milik Presiden Joko Widodo (Jokowi) muncul di platform media sosial akibat terjadinya kebocoran pada aplikasi PeduliLindungi.
"Sangat disayangkan, karena baru saja aplikasi ini diterapkan, lagi-lagi muncul persoalan lama yang berulang, yakni kebocoran data pribadi!" ungkap Bamsoet-panggilan akrabnya- dalam siaran persnya, Minggu (19/9).
Bamsoet menambahkan, kebocoran data itu tentu bisa disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Bahkan, bisa digunakan untuk tindak kejahatan digital.
BACA JUGA: Bamsoet: Sekali Lagi Saya Tegaskan, Sikat Habis KKB
"Datanya untuk tindak kejahatan pinjaman online ilegal serta kejahatan digital lainnya," ujarnya.
Ketua IMI Pusat itu mempertanyakan apa jadinya jika kebocoran data itu berkait dengan pribadi warga kebanyakan?
BACA JUGA: Pedulilindungi Dibobol, Eks Timses Jokowi Minta Pengelolanya Disanksi
Menurut dia, potensi penyalahgunaan akan sangat tinggi karena barcode di aplikasi itu mencantumkan dengan lengkap data pribadi pemiliknya.
Selain NIK, ada nama lengkap, nomor ponsel, bahkan email.
"Tidak heran jika kasus bocornya data pribadi presiden meresahkan sebagian masyarakat," tegas dia.
Bamsoet pun menginginkan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) memperbaiki kekurangan dan kelemahan pada aplikasi PeduliLindungi itu.
Bukan hanya cara melindungi data masyarakat agar tetap aman. Faktor lain yang sangat penting adalah bagaimana agar masyarakat mudah mengakses aplikasi itu baik di-download atau lewat website-nya.
Selain itu, Bamsoet mengimbau agar Kemenkoinfo harus mendengar dan segera menyikapi banyak keluhan masyarakat karena kesulitan dalam mengakses dan berakibat pada gagalnya mengambil data sertifikat vaksinasi yang dibutuhkan untuk 'tiket' bepergian.
"Mobilitas masyarakat bisa terhenti jika kemampuan aplikasi PeduliLindungi dalam memberi akses masuk masih begitu terbatas," ujar dia.
Menurut Bamsoet, pemerintah juga menjamin dan menjaga keamanan data yang tersimpan pada aplikasi tersebut.
Jaminan akan keamanan data jelas sangat penting agar aplikasi itu bisa digunakan dengan efektif, efisien dan optimal oleh masyarakat.
Sehingga, kata Bamsoet, mobilitas warga tidak terhambat, data terlindungi, dan penggunaan aplikasi itu juga bisa tercapai, yakni memutus rantai penularan virus corona.
Lebih lanjut, Bamsoet mengatakan sejak dimulainya penerapan platform itu, data Kemenkominfo menunjukkan aplikasi PeduliLindungi sudah diunduh lebih dari 39 juta orang dan dimanfaatkan sebagai fungsi penyaringan (screening) di berbagai fasilitas umum.
Ini jelas angka yang masih sangat rendah jika dibandingkan dengan total 270 juta penduduk.
Pemerintah seyogyanya semakin menyosialisasikan manfaat aplikasi itu, agar lebih banyak lagi yang men-download dan menggunakannya.
Diketahui, pemerintah menetapkan penggunaan platform digital tidak hanya sekadar alat bantu pelacakan area atau wilayah terpapar virus korona, tetapi juga untuk mengindetifikasi seseorang sudah divaksin atau belum.
Caranya dengan menempatkan alat baca barcode PeduliLindungi yang tersimpan di ponsel dan diberbagai titik kegiatan publik; mulai dari pintu-pintu masuk tranportasi umum, mal, bandara, dan ruang publik lainnya. Efektif, praktis, mudah, dan cepat. (mrk/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Bamsoet: Sikat Habis Teroris KKB Papua yang Bunuh Nakes Secara Biadap!
Redaktur : Dedi Sofian
Reporter : Tim Redaksi, Dedi Sofian