jpnn.com, JAKARTA - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo dan Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie atau ARB mengupas kondisi bangsa di tengah pandemi Covid-19, hingga UU Cipta Kerja lewat Podcast Ngobras sampai Ngompol (Ngobrol Asyik sampai Ngomong Politik) di akun Youtube Bamsoet Channel, Selasa (13/10).
Sebagai salah satu tokoh nasional, Aburizal Bakrie yang juga beken disapa dengan panggilan Ical, punya segudang pengalaman di bidang ekonomi, politik, hingga sosial kemanusiaan.
BACA JUGA: Bamsoet Minta Pemerintah Segera Terbitkan PP Turunan UU Ciptaker
Dia pernah menjadi Ketua Umum KADIN Indonesia selama dua periode (1994-2004), Ketua Umum Partai Golkar ke-9 (2009-2014), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ke-11 (2004-2005), Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat ke-14 (2005-2009).
Bamsoet -panggilan Bambang Soesatyo mengatakan salah satu hal penting yang menjadi perhatian Aburizal adalah besarnya beban ekonomi nasional yang harus ditanggung akibat kredit macet. Dalam perhitungannya jika tak segera diatasi, nilai kredit macet itu bisa mencapai Rp 900 triliun.
BACA JUGA: Omongan Ganjar untuk Buruh dan Pengusaha, Menyentuh
"Karenanya Pak Ical mendorong Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan harus sejalan dalam menjalankan kebijakan moneter, dan fiskal untuk mempercepat penanganan persoalan ekonomi," ujar Bamsoet usai Ngobras sampai Ngompol bersama Aburizal Bakrie.
Ketua ke-20 DPR RI ini menuturkan, Aburizal Bakrie menekankan perlunya bantuan untuk berbagai korporasi dunia usaha agar tak kolaps menghadapi pandemi Covid-19. Sehingga tak perlu melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap para pekerjanya.
BACA JUGA: Kiai Maruf: Saya Menilai Penting untuk Menyinggung UU Cipta Kerja
"Di grup perusahaannya, Pak Ical memiliki program Bakrie Amanah, sebagai jaring pengaman sosial bagi para pekerja di berbagai perusahaan grup Bakrie, maupun untuk masyarakat Indonesia yang membutuhkan pada umumnya," jelas Bamsoet.
Di tengah pandemi Covid-19, lanjutnya, Bakrie Amanah telah memberikan banyak bantuan untuk berbagai kalangan masyarakat.
"Pak Ical juga berjuang sekuat tenaga agar tidak perlu melakukan PHK terhadap para karyawannya. Sebuah sikap yang perlu ditiru oleh kalangan pengusaha lainnya," lanjut ketua MPR yang juga seorang pengusaha ini.
Menurut Bamsoet, dalam sistem kabinet politik di Indonesia, ARB berpandangan bahwa keberadaan menteri koordinator (Menko) kurang cocok. Dia justru menyarankan pos Menko diganti menjadi Menteri Senior yang dapat memberikan keputusan. Sedangkan Menko hanya bisa mengkoordinasikan.
"Sebagai mantan Menko bidang Perekonomian dan juga Menko Kesejahteraan Rakyat, Pak Ical memahami betul berbagai hambatan yang terjadi dalam sistem kabinet di Indonesia. Pandangannya tentang Menteri Senior akan semakin menambah semarak dialektika pembangunan politik kita," pungkas kepala Badan Bela Negara FKPPI ini.(jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam