jpnn.com, JAKARTA - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengingatkan lompatan lompatan kemajuan teknologi informasi ibarat pisau bermata dua.
Di satu sisi menawarkan efisiensi dan simplifikasi dalam berbagai bidang kehidupan, di sisi lain juga berpotensi menghasilkan residu dan dampak negatif pada dimensi kehidupan kebangsaan.
BACA JUGA: Presiden Jokowi Ingatkan Aparat Jangan Melindungi Mafia Tanah
"Fenomena ini dapat dirasakan dalam bentuk melemahnya rasa toleransi dalam keberagaman, demoralisasi generasi muda bangsa, tergerusnya kearifan lokal dan nilai-nilai luhur adat budaya bangsa."
"Serta hadirnya paham dan produk yang dikemas menarik, khususnya bagi generasi muda, padahal sesungguhnya bertentangan dengan jati diri Indonesia," ujar Bamsoet.
BACA JUGA: Presiden dan PKP Sependapat tentang 2 Hal, Segera Panggil Mendagri
Bamsoet mengatakan hal tersebut pada pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru (PKKBM) Universitas Insan Cita Indonesia, secara virtual dari Ruang Kerja Ketua MPR RI, di Jakarta, Rabu (22/9).
Turut hadir antara lain Rektor Universitas Insan Cita Indonesia Prof. Dr. Laode M. Kamaluddin, beserta segenap jajaran Pimpinan Rektorat Universitas Insan Cita Indonesia.
BACA JUGA: Anak Buah Mahfud Ajak Masyarakat Laporkan Indikasi Munculnya Gerakan ini
Kemudian, segenap Civitas Akademika serta Keluarga Besar Universitas Insan Cita Indonesia, khususnya para mahasiswa baru Tahun Ajaran 2021/2022.
Menurut Bamsoet, perkembangan teknologi adalah keniscayaan.
Karena itu, patut disyukuri tingkat adaptasi teknologi informasi di Indonesia berkembang sangat pesat.
Dia kemudian merujuk pada data Digital Report 2021, diperkirakan pengguna internet di Indonesia pada awal 2021 mencapai 202,6 juta jiwa.
Artinya, akses publik terhadap layanan koneksi internet jangkauannya makin luas, walaupun dari aspek pemerataan belum optimal.
"Sayangnya, besarnya angka pengguna internet tersebut tidak diimbangi dengan tingkat keadaban yang memadai."
"Hasil riset Digital Civility Index (DCI) yang dirilis tahun ini menyebut etika dan tingkat keadaban warganet di Indonesia kian rendah. Indonesia berada di peringkat ke-29 dari 32 negara yang dilakukan survei," katanya.
Menurut Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini, rendahnya etika berinternet ditandai maraknya berita bohong (hoaks) dan penipuan di internet (47 persen).
Kemudian, ujaran kebencian (27 persen) serta diskriminasi (13 persen).
Bamsoet menilai tingkat literasi digital bangsa Indonesia saat ini masih dalam tahap 'dapat menggunakan' dan belum pada tahap 'bijaksana menggunakan'.
Minimnya pemaknaan literasi digital telah berdampak negatif pada banyak aspek, antara lain maraknya kasus pidana yang mengemuka.
"Sebagai gambaran, data dari SAFEnet menunjukan, 209 orang telah dijerat dengan pasal tentang pencemaran nama baik hingga 30 Oktober 2020."
Sebanyak 76 orang tersandung dengan pasal tentang ujaran kebencian. Di mana 172 kasus yang dilaporkan berasal dari unggahan di media sosial," katanya.
Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) ini menambahkan, menyikapi perkembangan dan dinamika zaman, yang dapat dilakukan hanyalah dua hal, yaitu adaptasi dan inovasi.
Era digital telah memaksa semua pihak untuk hidup berdampingan dengan lompatan kemajuan teknologi.
Di masa pandemi saat ini pun dituntut untuk memanfaatkan kemajuan teknologi sebagai bagian proses adaptasi dan inovasi tersebut.
"Pandemi tidak boleh menjadi penghalang bagi kita untuk tetap berkarya dan berkinerja."
"Pandemi tidak boleh memasung daya kreasi, termasuk untuk memikirkan berbagai persoalan kebangsaan."
"Dalam konteks inilah, pelaksanaan tugas konstitusional MPR RI untuk melakukan vaksinasi ideologi berupa memasyarakatkan empat pilar MPR RI juga disesuaikan dengan format penyelenggaraannya secara virtual atau hybrid," pungkas Ketua MPR RI.(**/jpnn)
Redaktur & Reporter : Ken Girsang