jpnn.com, JAKARTA - Penerimaan peserta didik baru atau PPDB sistem zonasi tahun 2019 menuai polemik di berbagai daerah di Indonesia. Ketua DPR Bambang Soesatyo mengingatkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan agar tidak ada anak didik yang dirugikan dengan sistem zonasi ini.
Bambang mengatakan, kalau ada persoalan harus dicari jalan keluarnya dan melakukan evaluasi terkait sistem zonasi tersebut. "Yang penting jangan sampai ada anak didik yang dirugikan karena sistem ini," kata Bambang di gedung DPR, Jakarta, Senin (24/6).
BACA JUGA: Mama Pusing karena Anak Gagal PPDB Zonasi, Banyak Swasta Tutup Pendaftaran
Legislator Partai Golkar yang karib disapa Bamsoet itu mengatakan sudah beberapa kali berkomunikasi dengan pimpinan Komisi X DPR. Menurut dia, pimpinan Komisi X DPR mendorong evaluasi sistem zonasi. "Memang terdapat tujuan yang baik sistem ini memudahkan masyarakat untuk melakukan pendaftaran atau mencari sekolah terapi realita terjadi beberapa kekisruhan," ungkapnya.
BACA JUGA: Mama Pusing karena Anak Gagal PPDB Zonasi, Banyak Swasta Tutup Pendaftaran
BACA JUGA: Sofia Menangis, Anak Tak Lolos PPDB Sistem Zonasi Hanya Karena Salah Ketik Alamat
Jika hari ini Komisi X DPR mengundang Kemendikbud, Bamsoet berharap ditemukan solusi secepatnya untuk mengatasi kisruh sistem zonasi. "Kami berharap hari ini ditemukan solusi untuk mengatasi itu sebelum terlambat," tegasnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi juga sudah memerintahkan Mendikbud Muhadjir Effendy untuk melakukan evaluasi sistem zonasi. "Sudah saya perintahkan kepada menteri untuk dievaluasi, karena antara kebijakan dan lapangan bisa berbeda," ujar Jokowi, Jumat (21/6). (boy/jpnn)
BACA JUGA: Kritik Anggota DPR terhadap Permendikbud 51 Tahun 2018 tentang PPDB
BACA ARTIKEL LAINNYA... Mendikbud Harus Bertanggung Jawab Atas Kisruh PPDB
Redaktur & Reporter : Boy