jpnn.com - JAKARTA – Politikus Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie, Bambang Soesatyo, menilai keputusaan Menkumham Yasona Laoly, mengembalikan konflik Golkar ke mahkamah internal partai, melawan undang-undang.
“Kami sangat menyesalkannya. Tadinya kami berharap Kementerian Hukum dan HAM jernih dalam memahami duduk persoalan yang sebenarnya. Dengan kejernihan dan mengambil posisi independen, Kemenkumham seharusnya tidak merespons,” ujarnya lewat pesan elektronik, Selasa (16/12).
BACA JUGA: Ingin Pakai Kantor DPP, Ical Utus Cicip dan MS Hidayat
Kemenkumham, kata pria yang akrab disapa Bamsoet ini, seharusnya tidak menerima serta memertimbangkan semua bentuk dokumen yang diserahkan kubu DPP Partai Golkar hasil Munas Ancol. Karena bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Golkar.
“Hari ini kita menyaksikan Menkumham dengan sadar menunda pengambilan keputusan. Itu bertentangan dengan waktu yang diberikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, tentang partai politik,” katanya.
BACA JUGA: Ical: Banyak yang Berharap Golkar jadi Kecil
Menurut Bamsoet, dalam undang-undang diatur, Menkumham harus mengumumkan keabsahan kepengurusan paling lama tujuh hari setelah berkas dimasukkan ke Kemenkumham.
Namun Menkumham justru seolah-olah bertindak bijaksana, mengembalikan permasalahan kepada internal Partai Golkar, agar mencari jalan mufakat.
BACA JUGA: ‎Yasonna: Yang Tercatat di Kita yang Lama, Ada Agung dan Priyo
“Kami menilai Menkumham bermain api, karena sama artinya pemerintah melibatkan wewenang dan pengaruhnya dalam kisruh partai politik,” katanya.
Padahal kata Bamsoet, wajib hukumnya bagi pemerintah menjaga jarak dengan parpol yang sedang diselimuti masalah internal. Artinya, Kemenkumham harus menetapkan hasil Munas Golkar Bali sebagai Munas yang mengikuti aturan organisasi dan UU Nomor 2 Tahun 2008, yang disempurnakan dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.
“Pertanyaan penting saya, mengapa Menkumham bersikap berbanding terbalik saat menyikapi PPP? Ada apa dengan Menkumham? Ketika itu tanpa perintah islah, Menkumham langsung dalam hitungan jam keluarkan SK untuk PPP kubu Rommy (Romahurmuziy, red),” katanya.
Atas hal tersebut, Partai Golkar versi Munas Bali, kata Bamsoet, akan menggugat sikap ambivalen Menkumham yang disebut membahayakan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.(gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Menkumham Paksa Kubu Ical Akomodir Agung Cs
Redaktur : Tim Redaksi