jpnn.com - JAKARTA -- Direktur Eksekutif PolcoMMl Institute Heri Budianto menilai sikap Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Laoly meminta kepada Partai Golkar menyelesaikan dualisme kepemimpinan secara internal, sudah tepat.
Menurut Heri, dengan begitu maka semua elemen partai berlambang Pohon Beringin teduh dari kefua kubu harus mau melakukan rekonsiliasi untuk Golkar.
BACA JUGA: Lawan SBY di Kongres, Pasek Mengaku Wakili Anas
"Ini keputusan yang netral dan menunjukkan Menkumham peka terhadap persoalan Golkar," kata Heri kepada JPNN, Selasa (16/12).
Dosen Magister Komunikasi Universitas Mercu Buana itu menilai Menkumham belajar dari konflik Partai Persatuan Pembangunan yang keputusannya kemudian dikritik banyak pihak, dan berbeda dengan keputusan pengadilan.
BACA JUGA: Ical Siap Bawa Konflik Golkar ke Meja Hijau
"Jika Menkumham menggunakan pendekatan begini, menurut saya maka pemerintah akan diuntungkan dengan tidak dianggap masuk dalam ranah kubu-kubu politik internal partai maupun kubu-kubu yakni koalisi dan oposisi," papar Heri.
Bila dilihat secara politik, Heri melanjutkan, langkah ini sebenarnya menguntungkan kubu PG hasil Musyawarah Nasional Ancol. "Sebab dengan demikian besar kemungkinan Munas Bali terpaksa akan mengakomodir Munas Ancol," ia menjelaskan.
BACA JUGA: Waktu Mepet, Instansi Dilarang Gelar TKB CPNS
Menurut Heri, walau secara mekanisme partai politik bahwa Munas Bali dihadiri seluruh DPD I dan I, serta secara politik menunjukkan kekuatan kubu Munas Bali, namun dengan adanya Munas Ancol serta ditindaklanjuti dengan keputusan Menkumham, maka keberadaan Golkar Munas Ancol secara politik menjadi kuat.
"Kuat yang saya maksudkan, DPP Golkar Munas Ancol diuntungkan secara politik dan ini bisa saja memaksa DPP Munas Bali mengakomodir dengan jalan rekonsiliasi," ungkap Heri lagi.
Hal ini, kata Heri, bisa dilihat dari kasus ketika muncul DPR tandingan, yang memaksa Koalisi Merah Putih luluh membuka islah dengan kubu Koalisi Indonesia Hebat.
"Nampaknya dualisme Golkar, juga tak akan jauh dari realitas tandingan parlemen tersebut, walau beda substansi," pungkas Heri. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Setelah Kantor, Fadli Zon: Sebentar Lagi BUMN Dijualin
Redaktur : Tim Redaksi