jpnn.com, JAKARTA - Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) membongkar semua aliran dana Aksi Cepat Tanggap (ACT) dan memberikan penjelasan dengan baik kepada penyidik agar tidak menimbulkan kebingungan.
"Hal itu mengingat adanya indikasi keuangan yang mencurigakan dari data aliran keuangan lembaga ACT, bahkan sudah ditemukan oleh PPATK sejak 2014," kata ketua umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) ini di Jakarta, Kamis (14/7).
BACA JUGA: Bareskrim Menduga ACT Gunakan Perusahaan Baru Untuk Pencucian Uang
Dia meminta PPATK memberikan dukungan data kepada tim penyidik Polri maupun Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) agar hasil analisis transaksi keuangan ACT soal temuan indikasi pendanaan terorisme segera ditindaklanjuti.
"Hal ini guna menelusuri dan mengungkap dugaan transaksi untuk individu ataupun organisasi yang terlibat terorisme," ujarnya.
BACA JUGA: Info Terbaru dari Wagub DKI Soal Izin Operasional ACT
Pemerintah juga bisa melakukan audit secara menyeluruh terhadap keuangan ACT dan meminta pihak ACT memberikan keterangan secara terbuka kepada penyidik dan masyarakat.
Dengan demikian, duduk perkara dari indikasi tindak pidana yang dilakukan ACT dapat diungkap lebih jelas.
BACA JUGA: Kasus ACT, Ahyudin dan Ibnu Khajar Kembali Diperiksa Hari Ini
Bamsoet juga mengingatkan PPATK untuk lebih dini dalam melaporkan setiap informasi transaksi keuangan mencurigakan kepada penegak hukum agar sesuai dengan hukum positif yang berlaku.
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan transaksi keuangan dari karyawan Yayasan ACT kepada seseorang yang diduga berkaitan dengan organisasi teroris Al Qaida.
Sebelumnya, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana di Jakarta, Rabu (6/7), menyebutkan beberapa nama yang PPATK kaji berdasarkan hasil koordinasi dan hasil kajian dari database.
"Ada yang terkait dengan pihak yang ini masih diduga, ya, patut diduga terindikasi yang bersangkutan pernah ditangkap menjadi salah satu dari 19 orang yang ditangkap oleh kepolisian di Turki karena terkait dengan Al Qaida, penerimanya," kata Ivan Yustiavandana.
Meski demikian, Ivan mengatakan bahwa PPATK masih mempelajari apakah transaksi terhadap pihak yang ada dugaan terkait dengan Al Qaida tersebut adalah sebuah kebetulan.
"Ini masih dalam kajian lanjut apa ini ditujukan untuk aktivitas lain atau ini secara kebetulan," ujarnya. (antara/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Redaktur & Reporter : Tarmizi Hamdi