jpnn.com, SURABAYA - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyatakan, kebutuhan pertahanan dan keamanan nasional tidak boleh lagi bergantung pada industri dari luar negeri.
Indonesia harus bisa mewujudkan kemandirian penyediaan alat utama sistem senjata (alutsista).
BACA JUGA: Bamsoet Ajak Masyarakat Bayar Pajak dan Manfaatkan Program Pengungkapan Sukarela
Sebab, produsen lokal alutsista terbukti sudah mampu menghasilkan produk berkualitas.
Ketua umum IMI ini menjelaskan, perkembangan industri pertahanan dalam negeri harus terus didukung pemerintah.
BACA JUGA: Ketua MPR dan Kapolri Berkolaborasi Cegah Pelanggaran Hukum di Dunia Usaha
Berkembangnya industri pertahanan bisa memberikan nilai tambah bagi Indonesia.
''Baik dari segi tenaga kerja maupun perputaran ekonomi nasional," ujar Bamsoet saat bertemu Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Nurchahyanto di Surabaya, Rabu (9/3).
BACA JUGA: Ketua MPR Optimistis Indonesia Menjadi Poros Maritim Dunia
Ketua DPR RI ini menuturkan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan, ada dua pelaku utama industri pertahanan.
Yakni, dari BUMN dan swasta. Saat ini, ada 81 pelaku usaha swasta dalam negeri yang bergerak memproduksi alutsista TNI.
Mulai dari pabrik pembuat kapal, pembuat radio komunikasi, sistem manajemen perang, hingga bom untuk pesawat tempur.
"Harus diakui ketergantungan impor Alutsista Indonesia masih sangat tinggi. Impor bisa dilakukan jika bangsa Indonesia memang tidak mampu memproduksi alutsista sendiri,'' ujarnya.
Namun, kenyataannya, industri pertahanan lokal mampu bersaing dengan produk Alutsista luar negeri.
Ketua Umum Pengurus Besar Keluarga Olahraga Tarung Derajat ini menambahkan, kekuatan militer Indonesia saat ini masuk jajaran 14 besar dunia.
Bukan tidak mungkin dengan dukungan anggaran yang terus meningkat, Indonesia bisa masuk urutan 10 besar kekuatan militer dunia.
"Anggaran Kementerian Pertahanan naik terus setiap tahun. Tahun ini, Kementerian Pertahanan mendapat alokasi anggaran terbesar dibanding kementerian lain, yaitu Rp 133,9 triliun,'' ucapnya.
Bamsoet menuturkan, besarnya anggaran tersebut jangan sampai dinikmati produsen Alutsista luar negeri.
''Namun, harus digunakan mendukung kemandirian industri pertahanan dalam negeri," pungkas Bamsoet. (mrk/jpnn)
Redaktur : Tarmizi Hamdi
Reporter : Tarmizi Hamdi, Tarmizi Hamdi