jpnn.com, BOGOR - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) bersama para wakil ketua lembaga negara itu bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Bogor membahas persiapan Sidang Tahunan MPR RI sekaligus penanganan pandemi Covid-19 di tanah air.
Dalam pertemuan itu Presiden Jokowi memastikan bakal hadir secara fisik dalam Sidang Tahunan MPR RI untuk menyampaikan pidato mengenai kinerja lembaga-lembaga negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya selama setahun terakhir.
BACA JUGA: Puisi dan Doa Corona, Bamsoet Ingatkan Vaksinasi Turunkan Risiko Kematian Akibat Covid-19
Bamsoet mengatakan Sidang Tahunan MPR RI akan menjadi forum menegakan kedaulatan rakyat, membangun komunikasi, sekaligus wahana untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat melalui laporan kinerja pelaksanaan wewenang dan tugas masing-masing lembaga negara sebagaimana diamanatkan UUD 1945.
"Presiden Joko Widodo juga sepakat dengan MPR RI agar pelaksanaan Sidang Tahunan MPR RI dibuat secara sederhana, efektif dan efisien. Sehingga tidak memakan waktu terlalu lama, yang terpenting pesannya tersampaikan kepada masyarakat," ujar Bamsoet usai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, Jumat (13/8/21).
BACA JUGA: Wanita Ini Nekat Ubah Hasil Tes PCR Positif Jadi Negatif, Begini Pengakuannya, Duh
Turut hadir para Wakil Ketua MPR RI, antara lain Ahmad Basarah, Ahmad Muzani, Lestari Moerdijat, Jazilul Fawaid, Syarifuddin Hasan, Zulkifli Hasan, Arsul Sani, dan Fadel Muhammad. Hadir pula Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono.
Sidang Tahunan MPR RI diselenggarakan pada Senin, 16 Agustus 2021, dimulai Pukul 08.30 WIB secara sederhana serta menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat.
BACA JUGA: SZ yang Videonya Viral Itu sudah Ditangkap, Kelakuannya Parah
Saat pertemuan dengan Jokowi yang didampingi Mensesneg Pratikno dan Menseskab Pramono Anung, Bamsoet juga menyampaikan perkembangan pelaksanaan salah satu tugas MPR RI dalam mengkaji substansi dan bentuk hukum Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).
Dia menjelaskan bahwa secara substansi terdapat arus besar aspirasi masyarakat yang menghendaki adanya Pokok-Pokok Haluan Negara untuk memastikan satu pedoman atau arah yang menjamin keberlangsungan visi dan misi Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945.
Mantan ketua DPR itu menjelaskan bahwa Pokok-Pokok Haluan Negara yang dimaksud bukanlah cetak biru (blueprint) pembangunan yang bersifat teknokratis. Substansinya hanya mengatur hal-hal yang bersifat filosofis dan turunan pertama dari UUD 1945.
"Dengan demikian, hadirnya Pokok-Pokok Haluan Negara sama sekali tidak akan mengurangi ruang dan kewenangan pemerintah untuk menyusun cetak biru pembangunan," ucap Bamsoet.
Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi juga menyampaikan berbagai hal seputar perkembangan penanganan pandemi, antara lain soal penambahan pasokan vaksin Covid-19 guna memenuhi kebutuhan vaksinasi nasional.
Pada Jumat (13/8) ini, Indonesia kembali mendatangkan 5 juta dosis vaksin Covid-19 siap pakai merk CoronaVac yang diproduksi Sinovac. Dengan demikian, total vaksin yang telah didatangkan ke Indonesia mencapai lebih dari 185 juta.
BACA JUGA: Gugatan AHY terhadap 12 Pengurus KLB Pimpinan Moeldoko Ditolak, Tok Tok Tok
Mulai Agustus 2021, program vaksinasi nasional telah diperluas dan dipercepat dengan target 2 juta dosis suntikan per hari. Per 12 Agustus 2021, dari target 208.265.720 sasaran vaksinasi nasional, pemerintah sudah menyuntikan vaksin dosis ke-1 kepada 51.894.566 warga, sedangkan dosis ke-2 sudah dilakukan kepada 25.744.850 warga.
Di sisi lain, kata Bamsoet, pemerintah sudah menaikan anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021 menjadi Rp 744,75 triliun. Meningkat 6,4 persen dibandingkan pagu anggaran semula sebesar Rp 669,43 triliun.
Kenaikan tersebut juga seiring dengan kenaikan tiga program dalam PEN. Antara lain, program kesehatan naik dari Rp 193,9 triliun menjadi Rp 214,95 triliun. Perlindungan sosial naik dari Rp 153,86 triliun menjadi Rp 187 triliun. Serta program prioritas, dari Rp 117,04 triliun menjadi Rp 117,94 triliun.
BACA JUGA: Honorer K2 Tenaga Administrasi Siap Demo Bersama Guru Agama, Tuntutannya Bertambah
"PEN 2021 juga memberikan insentif perpajakan dunia usaha mencapai Rp 62,8 triliun. Serta dukungan usaha menengah, kecil, dan mikro (UMKM) dan korporasi mencapai Rp 161,2 triliun. Pada Semester I-2021, realisasi anggaran PEN sudah mencapai Rp 305,5 triliun atau sekitar 41,02 persen dari total pagu yang mencapai Rp 744,75 triliun," pungkas Bamsoet. (*/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam