jpnn.com, JAKARTA - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo memberikan apresiasi atas peluncuran buku 'Dudung Abdurachman. Membongkar Operasi Psikologi Gerakan Intoleransi'.
Pria yang akrab disapa Bamsoet itu mengatakan dalam buku yang ditulis oleh Raylis Sumitra tersebut, Jenderal Dudung, Habib Luthfi, hingga The Master of Intelligence Jenderal TNI (purn) Hendropriyono menekankan bahwa setiap elemen bangsa harus memegang teguh nilai-nilai Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika.
BACA JUGA: Airlangga Beberkan 4 Pilar Menuju Indonesia Emas pada 2045
Keempatnya merupakan kekuatan yang menjaga bangsa Indonesia tetap berdaulat.
Sejak 2004 lalu, kata dia, MPR RI merangkum keempat kekuatan tersebut dalam Empat Pilar MPR RI.
BACA JUGA: Bamsoet Mendukung Tokoh Ini untuk Maju sebagai Capres pada Pilres 2024
Menjadikannya sebagai vaksin ideologi untuk memperkuat imunitas bangsa menghadapi virus radikalisme dan berbagai virus ideologi lainnya yang berusaha merusak persatuan dan kesatuan bangsa.
Menurut Bamsoet keterlibatan TNI sangat penting sebagai penjaga kedaulatan NKRI dalam menghadapi kelompok intoleran yang terkadang berujung kepada gerakan terorisme.
BACA JUGA: Bamsoet Minta BSSN Harus Maksimal Meningkatkan Keamanan Siber Nasional
Mengingat diera modern seperti saat ini, ancaman militer dan non-militer mendorong terciptanya dilema geopolitik dan geostrategis global yang sulit diprediksi dan diantisipasi.
"Konsepsi mengenai keamanan nasional tidak lagi bersifat kasat mata dan konvensional. Melainkan bersifat kompleks, multidimensional, serta berdimensi ideologis," ujar Bamsoet setelah menerima kunjungan KSAD Jenderal Dudung Abdurachman, di kantor pribadinya di Jakarta, Selasa (1/2).
Ketua DPR RI ke-20 menjelaskan, ancaman bersifat ideologis tersebut hadir dalam berbagai fenomena.
Antara lain berkembangnya sikap intoleransi dalam kehidupan beragama, hingga tumbuhnya radikalisme dan terorisme.
Bahkan TNI juga menjadi lahan untuk mentransmisikan paham radikalisme.
Menurut Menteri Pertahanan ke-25 Jenderal TNI (purn) Ryamizard Ryacudu pada 2019 lalu tidak kurang dari 3 persen anggota TNI terindikasi terpapar radikalisme.
"Sebelumnya, survei nasional Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Syarif Hidayatullah tahun 2018 mengindikasikan 63,07 persen guru memiliki opini intoleran pada pemeluk agama lain," tutur Bamsoet.
Sementara survei Alvara Research Center pada 2017 mencatat setidaknya 19,4 persen Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 9,1 persen pegawai BUMN tidak setuju dengan ideologi Pancasila.
"Tidak heran jika hasil survei Wahid Institute 2020, melaporkan bahwa sikap intoleran dan paham radikalisme mempunyai kecenderungan meningkat, dari 46 persen menjadi 54 persen," jelas Bamsoet.
Wakil Ketua Umum FKKPI itu menerangkan, pergerakan kelompok intoleran, sebagaimana juga diungkapkan dalam buku 'Dudung Abdurachman.
Membongkar Operasi Psikologi Gerakan Intoleransi', ternyata dilakukan secara sistematis dengan tujuan politis parsial.
Litbang Kompas dalam survey yang dilakukan pada 17-19 Mei 2021 via telepon terhadap responden usia 17-34 tahun melaporkan, media sosial seperti instagram, WhatsApp, twitter, dan lainnya menjadi sarana paling besar dalam melancarkan intoleransi, yakni sebesar 51,9 persen.
"Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) pada 2020 melaporkan, potensi Gen-Z (rentang usia 14-19 tahun) terpapar radikalisme mencapai 12,7 persen. Sementara generasi millenial (berumur 20-39 tahun) mencapai 12,4 persen," ungkapnya.
"Gen-Z dan milenial menjadi sasaran empuk lantaran mereka sangat aktif mengakses internet dan pengguna aktif berbagai platform media sosial," pungkas Bamsoet. (mrk/jpnn)
Video Terpopuler Hari ini:
BACA ARTIKEL LAINNYA... Bamsoet Berharap HPN 2022 Jadi Momentum Penegakan Kedaulatan Digital
Redaktur : Dedi Sofian
Reporter : Dedi Sofian, Dedi Sofian