jpnn.com, JAKARTA - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyelenggarakan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI bersama tiga organisasi penggerak pemerintahan desa, yaitu Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI), Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI), dan Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS).
Acara yang diikuti ribuan anggota itu memecahkan rekor Museum Rekor Indonesia (MURI) 'Penyelenggaraan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI dengan Peserta Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Perangkat Desa Terbanyak'.
BACA JUGA: Buka Jacmu 2023, Bamsoet: Jakarta Menyimpan Sejarah Otomotif
Pemberian rekor MURI ini melengkapi empat Rekor MURI sebelumnya yang diterima Bamsoet.
Pertama, Rekor MURI Penyelenggaraan Turnamen Catur Terbuka Piala Ketua DPR RI dengan Peserta Master Terbanyak di Dunia 2019.
BACA JUGA: Bamsoet Dukung 10 Persen APBN untuk Dana Desa
Kedua, Rekor MURI Penyelenggaraan Turnamen Catur dan Sosialisasi 4 Pilar MPR dengan pecatur terbanyak 2020.
Ketiga, Rekor MURI Katagori Sosialisasi 4 Pilar MPR RI kepada Komunitas Motor Terbanyak 2020.
BACA JUGA: Bamsoet Sebut Ide Pemisahan Direktorat Jenderal Pajak dengan Kemenkeu Bukan Hal Baru
Terakhir, Rekor MURI Penyelenggaraan Kejuaraan Tembak Reaksi Level III Sekaligus Sosialisasi 4 Pilar MPR RI dengan Peserta Terbanyak 2020.
"Membangun Indonesia tanpa desa, adalah omong kosong. Karena itu, komitmen kolektif dari puluhan ribu desa untuk bersatu, bekerjasama bahu membahu, adalah modal penting dan fundamental dalam membangun Indonesia," ujar Bamsoet di Gelora Bung Karno Jakarta, Minggu (19/3).
Turut hadir antara lain Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komjen Pol. Boy Rafli Amar, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat APDESI Surta Wijaya, Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional PPDI Widhi Hartono, dan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat ABPEDNAS Indra Utama.
Ketua DPR RI ke-20 itu menuturkan, desa adalah unit pemerintahan terkecil yang langsung bersentuhan dengan kehidupan rakyat.
Sehingga menjadi ujung tombak pembangunan, dimana aspirasi rakyat digali, dihimpun, dikelola, dan disalurkan.
"Desa merupakan dinamisator dan akselerator pertumbuhan ekonomi kerakyatan. Sekaligus menjadi parameter dan indikator kekuatan perekonomian nasional yang memberikan daya tahan dan daya tangkal, ketika kita dihadapkan pada berbagai ancaman krisis perekonomian," kata Bamsoet.
Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila itu menambahkan, desa juga berperan sebagai stabilisator iklim politik.
Menurut dia, isu-isu yang cenderung menggerus kehidupan berbangsa dan bernegara, dapat direduksi dan diminimalisir oleh kesahajaan kehidupan sosial masyarakat desa.
"Desa merupakan sumber nilai-nilai kearifan lokal yang membentuk jati diri dan kepribadian bangsa. Di mana masih dapat dirasakan kehidupan masyarakat yang penuh dengan gotong royong, tepa selira, jiwa solidaritas dan semangat kebersamaan," ujarnya.
"Desa juga pilar utama kedaulatan pangan, dimana berbagai produk pertanian dihasilkan dan menjadi tumpuan bagi keberlangsungan kehidupan bangsa, dari generasi ke generasi," sambung Bamsoet.
Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia itu mengapresiasi atas beberapa kemajuan yang telah dicapai dalam pembangunan desa selama kepemimpinan Presiden Joko Widodo.
Data Kementerian Keuangan mencatat jumlah desa dalam kategori 'sangat tertinggal' mengalami penurunan yang sangat signifikan.
Dari 14.047 desa 'sangat tertinggal' pada tahun 2018, menjadi 4.365 desa pada tahun 2022.
Sedangkan desa dengan kategori 'tertinggal' sebanyak 33.339 desa pada tahun 2018, turun menjadi 9.221 desa pada tahun 2022.
Catatan menggembirakan lainnya adalah dalam ranah kehidupan sosial politik, semakin banyak program desa yang diselenggarakan dalam kerangka membangun wawasan kebangsaan.
Misalnya, pencanangan program 'Desa Pancasila' atau 'Desa Konstitusi' yang diselenggarakan untuk membumikan nilai-nilai Pancasila, dan membangun masyarakat sadar Konstitusi di tingkat desa.
"Sampai hari ini tidak ada yang bisa mengalahkan kepemimpinan Presiden Jokowi. Tanpa beliau barang kali perhatian negara pemerintah ke desa amatlah minim," pungkas Bamsoet. (jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Bedah Buku PPHN Tanpa Amandemen, Bamsoet Ungkap Alasan Negara Butuh Peta Jalan Model GBHN
Redaktur : Dedi Sofian
Reporter : Dedi Sofian, Dedi Sofian