jpnn.com, JAKARTA - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengapresiasi keberhasilan pemerintah menurunkan angka kemiskinan, seiring penanganan pandemi Covid-19 yang juga semakin membaik.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat hingga September 2020, angka kemiskinan mencapai 27,55 juta penduduk (10,19 persen), menurun pada Maret 2021 menjadi 27,54 juta penduduk (10,14 persen).
BACA JUGA: Analisa Bamsoet soal Gagal Bayar Asuransi, Jangan Lakukan Ini
Kewaspadaan tetap diperlukan, mengingat jumlah pengangguran di Indonesia akibat pandemi Covid-19 masih tinggi, hingga Februari 2021 mencapai 8,75 juta jiwa.
"Rentannya sektor ekonomi akibat pandemi, turut membuat ideologi bangsa rentan terhadap infiltrasi ideologi asing, termasuk terhadap radikalisme dan ekstremisme," ujar Bamsoet dalam Dialog Kebangsaan memperingati HUT ke-43 FKPPI, secara virtual dari Bali, Minggu (12/9).
BACA JUGA: Bamsoet Minta Segera Evaluasi Sarana Prasarana Lapas di Daerah
Karena itu, lanjut Bamsoet, selain menggencarkan vaksinasi Covid-19, kita juga harus menggencarkan vaksinasi ideologi bangsa melalui Sosialisasi Empat Pilar MPR RI untuk menanamkan nilai-nilai luhur Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika kepada seluruh generasi bangsa.
Turut hadir menjadi narasumber diskusi antara lain, Ketua Umum FKPPI Pontjo Sutowo, Wakil Ketua Umum FKPPI Indra Bambang Utoyo, dan cendikiawan Yudi Latif.
BACA JUGA: Boni Hargens Soroti Konsep Vaksinasi Ideologi yang Dikemukakan Bamsoet
Ketua DPR RI ke-20 ini mengingatkan, selain berjuang menghadapi pandemi Covid-19, kita juga senantiasa dihadapkan pada perjuangan menjaga Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.
Untuk mewujudkan negara yang merdeka, perlu dibangun kesepahaman bangsa bahwa kemerdekaan harus dilihat dari berbagai dimensi pemaknaan, seperti kemerdekaan dari ketergantungan, kemerdekaan dari kemiskinan, hingga kemerdekaan dari kebodohan.
Kemerdekaan dari ketergantungan, misalnya, dapat dimaknai dengan menurunkan ketergantungan terhadap impor.
BPS mencatat pada periode Januari-Juni 2021, nilai impor pangan Indonesia mencapai Rp 88,21 triliun.
"Sedangkan memaknai pentingnya persatuan dan kedaulatan bangsa, kita dapat merenungkan pernyataan Bung Hatta yang dengan tegas menyatakan, 'lebih suka aku melihat Indonesia tenggelam ke dasar lautan, daripada melihatnya sebagai embel-embel abadi suatu negara asing'. Pernyataan tersebut merupakan penegasan, bahwa kedaulatan negara adalah sebuah harga mati," tandas Bamsoet.
Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menjelaskan, pada 2019, tercatat Indeks Akses terhadap keadilan baru mencapai 69,6 persen.
Mengindikasikan bahwa cita-cita Indonesia merdeka untuk mewujudkan keadilan dalam masyarakat, masih menyisakan berbagai pekerjaan rumah.
"Sementara dalam memaknai kemakmuran, dapat merujuk pada angka produk domestik bruto nasional (PDB). BPS mencatat, PDB atas dasar harga berlaku triwulan II tahun 2021 mencapai Rp 4.175,8 triliun dan atas dasar harga konstan tahun 2010 mencapai Rp 2.772,8 triliun," jelas Bamsoet.
Perbaikan kondisi perekonomian juga telah menumbuhkan optimisme, bahwa Indonesia akan masuk dalam 5 besar negara dengan PDB tertinggi di dunia pada 2030, bersama Tiongkok, Amerika Serikat, India, dan Jerman.
Bamsoet menegaskan, pertumbuhan ekonomi harus berdampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan rakyat.
'Kue pembangunan' harus dapat dinikmati segenap warga negara, dari Sabang sampai Merauke.
Konsep pemerataan pembangunan yang berkeadilan adalah sebuah keniscayaan.
"Mewujudkan Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur bukanlah pekerjaan ringan dan instan. Tetapi membutuhkan komitmen yang kuat dan usaha yang intens. Karena itu, dalam prosesnya diperlukan partisipasi dan kontribusi segenap pemangku kepentingan, termasuk berbagai elemen dan organisasi kemasyarakatan seperti FKPPI," pungkas Bamsoet. (mar1/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
BACA ARTIKEL LAINNYA... Bamsoet Jawab Hoaks Amendemen UUD 1945 Lewat Buku Negara Butuh Haluan
Redaktur : Sutresno Wahyudi
Reporter : Tim Redaksi, Sutresno Wahyudi